Landak, ZONA Kalbar.id – Proyek pembangunan bronjong di ruas Jalan Anjungan–Simpang Tiga, Desa Semade, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan setelah beredar pemberitaan yang mempertanyakan kualitas material dan pelaksanaan pekerjaan. Namun, hasil peninjauan di lokasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan narasi yang berkembang.
Informasi yang beredar sebelumnya menyebut material bronjong dalam kondisi berkarat dan kualitas pekerjaan diragukan. Berdasarkan hasil observasi di lokasi, pekerjaan masih berlangsung dan material yang digunakan dinilai sesuai dengan tahapan konstruksi.
Bronjong yang dibangun berfungsi sebagai struktur penahan tanah untuk mengurangi risiko longsor dan erosi di sepanjang ruas jalan tersebut. Infrastruktur itu juga diharapkan menjaga stabilitas badan jalan yang menjadi jalur mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Landak.
Sejumlah warga di sekitar lokasi menyambut positif pembangunan tersebut. Mereka menilai keberadaan bronjong memberikan rasa aman karena kawasan itu sebelumnya rawan mengalami kerusakan akibat gerusan air dan pergerakan tanah.
Di lokasi proyek terlihat material batu yang digunakan sebagai isi bronjong telah disiapkan sesuai kebutuhan konstruksi. Sementara pemasangan kawat bronjong masih berlangsung mengikuti tahapan pekerjaan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terhadap suatu proyek hanya berdasarkan potongan informasi atau judul yang beredar di media sosial.
“Kritik terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati. Namun, kritik harus dibangun di atas data, fakta lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi atau narasi yang belum terverifikasi,” ujar Herman, Jumat (26/6/2026).
Menurut Herman, penilaian terhadap kualitas suatu pekerjaan konstruksi seharusnya mengacu pada kondisi nyata di lapangan, tahapan pelaksanaan, serta hasil pemeriksaan dari pihak yang memiliki kewenangan teknis.
“Kalau pekerjaan masih berproses, tentu penilaiannya juga harus melihat progresnya secara utuh. Jangan sampai publik memperoleh kesan yang keliru akibat informasi yang tidak lengkap,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara memang harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik.
Herman juga menekankan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Menurut dia, masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi informasi melalui sumber yang kredibel sebelum menyebarluaskannya.
“Prinsip saring sebelum sharing harus menjadi budaya. Kritik yang berbasis fakta akan memperkuat tata kelola pemerintahan, sedangkan informasi yang tidak terverifikasi justru dapat merugikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Terlepas dari polemik yang muncul, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi mengenai proyek pembangunan. Verifikasi terhadap berbagai sumber dan pengecekan kondisi di lapangan menjadi langkah penting agar setiap penilaian yang disampaikan tetap objektif dan tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.
(ril)
