Landak, ZONA Kalbar.id — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), distribusi bahan bakar minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penggunaan knalpot brong menjadi sejumlah persoalan yang disoroti mahasiswa dalam forum Jumat Curhat Polres Landak.
Forum tersebut digelar di Cafe Kopikoe Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Jumat, 7 Agustus 2026. Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menghadiri langsung kegiatan bersama sejumlah pejabat utama Polres Landak.
Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas masyarakat turut hadir, di antaranya GMNI Landak, BEM, GMKI Landak, serta komunitas Projek Online Ngabang.
Kapolres Landak mengatakan Jumat Curhat merupakan ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan mengenai persoalan di wilayah hukum Polres Landak.
“Silakan disampaikan jika ada keluhan ataupun permasalahan kepada kami sebagai masukan untuk bersama-sama mencari solusi,” kata Devi.
Menurut dia, masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kepolisian dalam meningkatkan pelayanan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Persoalan PETI menjadi salah satu pembahasan utama. Ketua BEM Agustinus Hippo melalui Pianus Tutuk mengatakan aktivitas tambang ilegal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai hingga kerusakan hutan.
Namun, dia meminta penanganan PETI tidak semata-mata dilakukan melalui penertiban. Pemerintah, menurut dia, perlu menyiapkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
“Kami berharap apabila dilakukan penertiban maupun penghentian aktivitas PETI, pemerintah bersama instansi terkait dapat menyiapkan solusi nyata bagi para pekerja sehingga mereka memiliki alternatif pekerjaan yang layak,” ujar Pianus.
Devi mengatakan Polres Landak terus melakukan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan imbauan agar masyarakat menghentikan kegiatan yang melanggar hukum.
Ia juga mengakui terdapat masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas PETI. Karena itu, kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari alternatif pekerjaan.
“Sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan penyediaan lapangan pekerjaan,” kata Devi.
Distribusi BBM dan Program Pemerintah Ikut Dibahas
Mahasiswa juga menyampaikan keluhan mengenai pelayanan dan ketersediaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Landak.
Mereka berharap distribusi BBM berlangsung tertib dan transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan.
Devi mengatakan Polres Landak telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai persoalan tersebut. Kepolisian juga meminta agar alokasi BBM untuk Kabupaten Landak mendapat perhatian sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Selain BBM, forum tersebut membahas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Peserta berharap masyarakat setempat dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha agar manfaat program dirasakan langsung.
Program MBG juga mendapat perhatian. Peserta meminta pelaksanaan program tersebut memperhatikan kualitas makanan, kandungan gizi, kebersihan, serta mekanisme penyajiannya.
Kasat Binmas Polres Landak mengatakan kepolisian mendukung program MBG sebagai program pemerintah. Menurut dia, program tersebut turut memberikan motivasi kepada anak-anak untuk berangkat ke sekolah.
Ketua Projek Online Ngabang, Hidayat, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi para pengemudi layanan daring. Salah satunya berkaitan dengan pesanan konsumen yang tidak sesuai permintaan.
Hidayat juga menyoroti penggunaan knalpot brong yang masih ditemukan di wilayah Landak. Suara bising kendaraan dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
Kasat Lantas Polres Landak mengatakan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi, razia, dan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
Menurut dia, penindakan dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Penggunaan knalpot brong, kata dia, menjadi tantangan karena produk tersebut mudah diperoleh, termasuk melalui pembelian secara daring.
Persoalan infrastruktur juga disampaikan Ketua GMKI Landak Satria. Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kondisi jalan yang rusak serta minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik.
Kondisi tersebut, menurut dia, terutama masih ditemukan di wilayah Ngabang dan sekitarnya.
Devi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan masukan mengenai ruas jalan yang membutuhkan perbaikan maupun titik yang memerlukan penerangan tambahan.
Di akhir kegiatan, Devi mengingatkan masyarakat mengenai layanan Call Center Polri 110. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat secara gratis untuk menyampaikan laporan atau membutuhkan kehadiran polisi.
“Silakan menghubungi 110 apabila melihat, mengalami, atau mengetahui adanya kejadian yang memerlukan kehadiran polisi,” ujar Devi.
Ia juga mengajak peserta forum mencoba layanan tersebut untuk memastikan layanan pengaduan itu aktif dan dapat menerima laporan masyarakat selama 24 jam.
Forum Jumat Curhat menjadi ruang bagi Polres Landak untuk menyerap langsung persoalan yang disampaikan mahasiswa dan komunitas masyarakat. Berbagai isu yang muncul akan menjadi masukan bagi kepolisian untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
(ril)
