Samabas, ZONA Kalbar — Pemerintah Kabupaten Sambas mengevaluasi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan, tetapi juga dari kualitas data kesehatan dan tindak lanjut yang diberikan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., menyampaikan hal itu saat mewakili Bupati Sambas membuka Evaluasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Tingkat Kabupaten Sambas Tahun 2026 di Aula Hotel Pantura Jaya Sambas, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Rachmad, koordinasi antarinstansi menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan CKG berjalan terarah. Setiap pihak yang terlibat, kata dia, perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan dengan baik. Selain itu, data yang akurat sangat diperlukan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah selanjutnya,” ujar Rachmad.
Ia mengatakan evaluasi diperlukan untuk menilai capaian sekaligus mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan program di lapangan. Hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat, menurut dia, harus dikelola sebagai data yang valid dan terukur.
Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, CKG tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan, tetapi dapat menjadi pijakan bagi kebijakan kesehatan berikutnya.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, serta sejumlah unsur terkait.
Selain mengevaluasi capaian, forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan CKG. Pengalaman dan kendala yang ditemukan di lapangan dibahas sebagai bahan perbaikan.
Pemerintah Kabupaten Sambas berharap program CKG dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Pemerintah juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas, koordinasi yang solid, serta pengelolaan data yang akurat agar program tersebut menjangkau lebih banyak warga dan memberikan manfaat nyata.
(ril)
