Sambas, ZONA Kalbar.id — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sambas bersama pemerintah daerah mulai memetakan lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi ancaman El Nino dan potensi kemarau panjang yang dapat mengganggu produksi pangan serta perkebunan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Antisipasi Dampak El Nino di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis, 10 September 2026. Pertemuan itu dihadiri pejabat daerah, pengurus HKTI, penyuluh pertanian, serta perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Bupati Sambas sekaligus Ketua HKTI Kabupaten Sambas, H. Satono, mengatakan inventarisasi lahan menjadi langkah awal untuk menentukan penanganan yang tepat.
“Inventarisasi dan identifikasi wilayah lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan adalah prioritas. Dari data tersebut, kita bisa mencari solusi bersama agar risiko gagal panen dapat diminimalisir,” ujar Satono.
Menurut dia, pemetaan diperlukan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan berdasarkan asumsi. Data mengenai lokasi dan kondisi lahan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan maupun intervensi teknis di lapangan.
“Dengan mengetahui titik-titik rawan, penanganan bisa lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan petani,” kata dia.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Apriadi, menyambut kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani tersebut. Ia berharap langkah antisipasi itu memberikan manfaat nyata bagi petani dan pekebun.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Wakil Ketua HKTI, Anwari, mengingatkan agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada tanaman padi.
“Perhatian terhadap sektor pertanian tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, khususnya padi, tetapi juga mencakup sektor perkebunan secara luas,” ujar Anwari.
Anwari mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah juga tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan lahan produktif dari ancaman alih fungsi.
Menurut dia, perlindungan lahan pertanian perlu berjalan beriringan dengan upaya menghadapi perubahan iklim. Tanpa kepastian tata ruang dan perlindungan lahan, keberlanjutan produksi pangan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Anwari juga menegaskan peran HKTI sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat petani. Melalui organisasi tersebut, persoalan di lapangan diharapkan dapat disampaikan lebih cepat, sementara dukungan pemerintah dapat disalurkan secara lebih terarah.
Dalam rapat itu, perwakilan Gapoktan turut menyampaikan pertanyaan mengenai regulasi dan dukungan teknis. Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun langkah mitigasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diterapkan di tingkat petani.
Pemerintah Kabupaten Sambas dan HKTI kini mendorong agar inventarisasi lahan segera ditindaklanjuti dengan pemetaan kebutuhan serta langkah pencegahan. Tujuannya, menjaga produksi pertanian dan perkebunan tetap berjalan di tengah potensi tekanan iklim.
(ril)
