Pontianak, ZONA Kalbar.id — Sejumlah organisasi masyarakat lintas etnis di Pontianak menyatakan sikap netral menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kalimantan Barat yang digelar pada 6 Desember 2025. Mereka menolak keras politisasi identitas menyusul munculnya isu dukungan etnis tertentu terhadap salah satu kandidat ketua.
Sikap tersebut mengemuka dalam dua pertemuan terpisah di Pontianak, Kamis, 4 Desember 2025: audiensi ormas dengan Kapolresta Pontianak di Mapolresta serta pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di sebuah kafe di Jalan Gajahmada.
Kapolresta Pontianak, Komisaris Besar Suyono, mengatakan kepolisian menjamin pelaksanaan Musorprov KONI berlangsung aman, tertib, dan tanpa tekanan politik.
“Polresta Pontianak bersikap netral dan menjamin keamanan seluruh tahapan Musorprov. Semua pihak kami minta menjaga mekanisme yang sehat serta menjauhi intervensi dan provokasi,” ujar Suyono.
Ia menambahkan, kepolisian akan mengantisipasi segala potensi gangguan yang dapat mengusik stabilitas, termasuk penggunaan isu etnis untuk memengaruhi proses pemilihan.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah perwakilan ormas menyampaikan kekhawatiran masyarakat mengenai isu aklamasi dan mobilisasi dukungan berbasis kelompok. Mereka meminta seluruh proses dilakukan transparan dan sesuai prinsip sportivitas olahraga.
Di tempat berbeda, Dewan Adat Dayak (DAD), tokoh Melayu, Tionghoa, dan perwakilan pemuda menyamakan sikap terkait rumor keterlibatan etnis dalam pemilihan ketua KONI.
Ketua DAD Kota Pontianak, Yohanes Nenes, membantah keras informasi yang menyebutkan organisasi adat atau etnis tertentu mendukung calon tertentu.
“Tidak ada dukungan politik dari DAD. Jangan sembarangan menyeret nama Dayak dalam kontestasi. Kami fokus menjaga persatuan,” kata Nenes.
Ia menegaskan bahwa Rakorda DAD yang berlangsung pada tanggal yang sama merupakan agenda internal organisasi, bukan deklarasi dukungan politik untuk kandidat ketua KONI.
“Kami ingin meluruskan. Dunia olahraga jangan dikotori narasi SARA,” ujarnya.
Panglima Bala Komando, Yayan, menyatakan sikap senada. Menurut dia, KONI harus menjadi wadah pemersatu, bukan arena pertarungan identitas. “Pemilihan ini harus berbasis kualitas program, bukan sentimen kelompok,” ucapnya.
Wakil Ketua DAD Kota Pontianak, Alex Sandra Djaong, menegaskan pentingnya visi besar untuk masa depan olahraga Kalbar. “Siapa pun terpilih, dukungan diberikan selama ia profesional dan berpihak pada kemajuan atlet,” katanya.
Kesepakatan lintas elemen itu dirumuskan sebagai sikap bersama untuk menjaga Kalimantan Barat tetap kondusif. Para tokoh meminta semua pihak:
mengedepankan sportivitas,
menolak intervensi kelompok maupun kepentingan politik,
memastikan proses pemilihan berjalan terbuka, serta menjaga kehormatan organisasi olahraga.
Kapolresta Suyono meminta masyarakat tidak terprovokasi isu liar yang berpotensi memecah belah. “Kami akan mengawal penuh pelaksanaan hingga selesai,” ujarnya.
Dengan komitmen netralitas kepolisian dan penegasan sikap rembuk etnis, Kalbar sepakat bahwa Musorprov KONI harus menjadi ajang persatuan serta konsolidasi prestasi olahraga daerah.
(ril)
