Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti kondisi ekonomi nasional dan daerah yang dinilainya sedang tidak dalam keadaan baik. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak ini, kepala daerah perlu menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran agar tetap efektif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Negara sedang melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, harus lebih bijak dalam menyusun kebijakan keuangan,” kata Herman, Jumat, 4 April 2025.
Ia menyoroti masih maraknya kegiatan seremonial yang menyedot anggaran, namun dinilai minim manfaat bagi pembangunan daerah. “Ada ketidakpuasan dari masyarakat Kalimantan Barat terhadap kegiatan-kegiatan seremoni yang dianggap tidak membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Ini harus segera dihentikan,” ujarnya.
Herman menekankan bahwa program pemerintah seharusnya mengedepankan substansi, bukan sekadar aspek administratif atau simbolis. Masyarakat, kata dia, merasa pemerintah lebih fokus pada hiburan dan perayaan daripada proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, atau kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar mereka.
“Di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, kepala daerah harus lebih sensitif terhadap penggunaan anggaran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sensitivitas tersebut harus terwujud dalam bentuk kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, bukan keinginan para pengambil kebijakan.
Menurut dia, anggaran daerah semestinya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana untuk kegiatan besar yang bersifat seremonial seperti festival, perlu dikaji ulang jika tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
Herman juga mengingatkan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat. “Kepala daerah harus aktif menyerap keluhan dan kebutuhan warga. Di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik perlu ditingkatkan secara konkret, bukan hanya jargon semata.”
Dengan pendekatan yang sensitif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, kata Herman, kepala daerah dapat membangun kembali kepercayaan publik. “Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (Butun)
Baca Juga: Pengamat Hukum Kecam Keterlambatan Pembayaran Proyek di Ketapang
