Sanggau, ZONA Kalbar.id – Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi kembali menjadi fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Melalui pertemuan verifikasi data aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan penerapan Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response(AMPSR), Dinkes mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan ibu dan anak di RSUD Mth. Djaman, Selasa, 11 November 2025.
Kegiatan turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, jajaran RSUD Mth. Djaman, dokter spesialis, serta tim kesehatan ibu dan anak (KIA).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sanggau, Stephanus Jonedi, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan sistem pemantauan kematian maternal dan perinatal secara berbasis data.
“AKI dan AKB adalah indikator utama kualitas kesehatan daerah. Walaupun capaian Sanggau masih di bawah target nasional, tren penurunannya belum stabil. Karena itu, analisis kasus dan audit perlu semakin diperkuat agar setiap kematian yang bisa dicegah betul-betul bisa diantisipasi,” ujar Jonedi.
Dalam paparannya, Jonedi menyampaikan perkembangan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) di Kabupaten Sanggau selama tiga tahun terakhir.
Tahun 2023. AKI 158/100.000 kelahiran hidup (11 kasus)
AKB 7,48/1.000 kelahiran hidup (52 kasus)
Untuk tahun 2024
AKI 155/100.000 kelahiran hidup (14 kasus) AKB 6,22/1.000 kelahiran hidup (56 kasus)
Ditahun 2025 hingga Oktober
AKI 78,79/100.000 kelahiran hidup (7 kasus)
AKB 3,60/1.000 kelahiran hidup (32 kasus)
Meski berada di bawah target nasional, pemerintah daerah menilai tren turun yang belum konsisten memerlukan langkah korektif dan penguatan kolaborasi lintas fasilitas kesehatan.
Program AMPSR, yang mengacu pada pedoman WHO dan Kementerian Kesehatan RI, menitikberatkan pada audit kasus kematian ibu dan bayi secara menyeluruh untuk memastikan tiap kematian yang dapat dicegah bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan dan perbaikan layanan.
“Pendekatan ini bukan sekadar mencatat angka, tetapi menggali penyebab akar masalah dan memastikan ada rencana aksi yang dieksekusi,” kata Jonedi.
Ia menekankan pentingnya kualitas pelayanan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, layanan pasca persalinan, hingga kesiapan rujukan dan ketersediaan layanan keluarga berencana.
Menutup paparannya, Jonedi berharap pertemuan ini menjadi momentum peningkatan kolaborasi antarfasilitas kesehatan.
“Harapan kami, peserta tidak hanya membawa pengetahuan, tapi juga komitmen untuk menyusun dan menjalankan rencana aksi bersama. Dengan data sebagai dasar perencanaan, kita bisa memperkuat sistem dan memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan layanan terbaik,” ujarnya.
Dinkes Sanggau menargetkan pemanfaatan aplikasi MPDN dan pelaksanaan audit AMPSR secara optimal untuk mengawal penurunan angka kematian ibu dan bayi di daerah tersebut. “Setiap langkah kita harus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan kuat,” tutup Jonedi. (Butun)
