Sanggau, ZONA Kalbar.id — Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Kesiapan peralatan pemadam, dukungan dunia usaha, serta edukasi kepada masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau Posko Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kabupaten Sanggau di Sekretariat Tim Reaksi Cepat (TRC) Sanggau, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam peninjauan itu, Susana mengecek kesiapan sarana dan prasarana pemadaman. Ia meminta peralatan yang mengalami kerusakan segera diperbaiki agar tidak menghambat penanganan ketika kebakaran terjadi.
“Kesiapan juga kita siapkan, memang ini menjadi hal yang darurat dan perlu kita siapkan,” kata Susana.
Menurut dia, pemerintah daerah juga akan melibatkan dunia usaha untuk memperkuat penanganan karhutla. Para investor yang beroperasi di Sanggau didorong memiliki alat pemadam api ringan atau APAR serta sarana pendukung lain yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
“Memang kita berupaya tadi melalui beberapa para investor juga diwajibkan memiliki APAR supaya ini juga membantu masyarakat yang ada di desa dan juga kecamatan dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Susana mengatakan kebutuhan kendaraan pemadam juga harus dipastikan. Kendaraan yang rusak, kata dia, perlu segera diperbaiki. Jika armada masih kurang, pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kalau memang kendaraan ini diperlukan artinya segera perbaiki. Kalau memang kita butuh mungkin kendaraan kekurangan nanti kita akan upayakan berkoordinasi untuk ke provinsi maupun juga pusat,” katanya.
Risiko Dampak Lintas Negara
Susana menilai penanganan karhutla di Sanggau memiliki dimensi strategis karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan kebakaran dapat dikendalikan sedini mungkin agar asap tidak meluas dan menimbulkan dampak lintas wilayah maupun lintas negara.
“Mengingat Kabupaten Sanggau sekali lagi adalah kabupaten yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, dan ada Brunei juga dengan Singapura. Tugas kita menjaga supaya ini tidak menjadi gejolak secara ASEAN dan tentunya internasional. Ini bentuk tanggung jawab kita,” ujar Susana.
Ia juga menanggapi informasi mengenai keluhan dari luar negeri terkait dampak asap karhutla. Menurut Susana, persoalan tersebut perlu disikapi melalui komunikasi dan edukasi, termasuk dengan memahami karakteristik masyarakat di kawasan perbatasan.
Salah satunya adalah tradisi berladang yang masih dijalankan sebagian masyarakat.
“Kalau kita lihat di media dan juga beberapa informasi ya mereka juga sudah mulai protes. Karena seolah dampaknya dari kita. Tapi ya upaya ini kita lihat, kaji, ternyata dengan budaya dan juga di mana kita masih satu rumpun, di sana juga pun ada berladangnya,” katanya.
Edukasi Agar Berladang Tanpa Membakar
Pemerintah Kabupaten Sanggau, kata Susana, akan memperkuat edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghilangkan tradisi berladang yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, pembukaan lahan dengan pembakaran perlu dihindari karena asap yang dihasilkan dapat mengganggu kualitas udara dan api berpotensi sulit dikendalikan.
“Edukasi untuk ke depan kepada para peladang bagaimana berladang tidak dengan membakar lahan. Bentuk adat dan budaya tetap mereka jalankan tapi tidak dengan membakar. Karena asapnya yang jadi masalah,” ujarnya.
Susana menambahkan, pemerintah daerah tetap mendukung keberadaan masyarakat peladang karena aktivitas tersebut turut berkontribusi terhadap program ketahanan pangan.
“Kalau peladang tidak ada masalah, justru pemerintah daerah mendukung. Di mana seluruh masyarakat peladang juga membantu dalam program ketahanan pangan untuk Kabupaten Sanggau, bangsa Indonesia,” katanya.
Peninjauan posko tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkab Sanggau menghadapi meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. Penanganan tidak hanya mengandalkan kesiapan petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Bagi Sanggau sebagai wilayah perbatasan, pencegahan karhutla menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mencegah dampak asap meluas ke wilayah negara tetangga.
(Butun)
