SANGGAU, ZONA Kalbar — Pemerintah Kabupaten Sanggau kembali mengkaji penerapan Belajar dari Rumah (BDR) bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP menyusul kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Sanggau.
Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah masih memantau kondisi udara sebelum mengambil keputusan terkait kegiatan belajar mengajar.
Menurut Susana, meski jumlah titik panas atau hotspot dilaporkan menurun, kondisi di lapangan menunjukkan asap masih cukup tebal. Pemerintah daerah, kata dia, belum mengetahui secara pasti sumber asap yang menyelimuti wilayah Sanggau.
“Untuk kabut asap yang masih menyelimuti Kota Sanggau hari ini nanti kita akan lihat dan tinjau bersama. Sampai hari ini titik hotspot kita menurun, tetapi kalau kita lihat asap ini kita belum tahu dari mana. Tetap harus kita waspadai,” kata Susana, Jumat, 25 September 2026.
Pemkab Sanggau selanjutnya akan membahas kondisi tersebut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembahasan diperlukan untuk menentukan langkah yang dinilai sesuai dengan kondisi di lapangan.
Susana mengatakan penerapan kembali BDR juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kalau nanti BDR dan kita naikkan status tanggap darurat, tentunya ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Hal ini yang perlu kita kaji secara matang agar tidak salah dalam melangkah,” ujarnya.
Sebelumnya, status tanggap darurat di Sanggau telah beralih ke tahap pemulihan. Namun, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Susana mengatakan laporan mengenai Karhutla masih diterima pemerintah daerah dari sejumlah kepala desa dan camat.
“Kita tetap memonitor. Karena tiap hari juga kita menerima laporan dari kepala desa dan camat terkait Karhutla di wilayah masing-masing,” katanya.
Dengan kondisi asap yang masih menyelimuti wilayah Sanggau, keputusan mengenai penerapan kembali BDR bagi siswa PAUD hingga SMP masih menunggu hasil pemantauan dan pembahasan pemerintah daerah bersama Forkopimda.
(Butun)
