SANGGAU, ZONA Kalbar — Pemerintah Kabupaten Sanggau menyoroti gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dampak kemarau terhadap produksi pangan sebagai persoalan yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Ruang Rapat VIP Sabang Merah, Kantor Bupati Sanggau, Kamis, 24 September 2026.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Susana mengatakan gangguan distribusi BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu segera ditangani.
Menurut dia, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi dapat berimbas terhadap aktivitas ekonomi dan harga bahan pangan.
“Jangan anggap remeh persoalan distribusi BBM yang menimbulkan antrean di SPBU ini,” kata Susana dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan, jika persoalan itu berlarut, biaya distribusi barang dapat terganggu dan berpotensi memengaruhi harga sembako serta daya beli masyarakat.
Pemkab Sanggau, kata Susana, akan mendorong koordinasi lintas sektor untuk mencari penyebab antrean BBM sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Pemerintah daerah juga berencana membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan tersebut.
Selain BBM, kondisi kemarau berkepanjangan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Susana menyebut kekeringan telah menyulitkan sebagian petani dalam menjalankan kegiatan produksi.
Dampaknya juga dirasakan sektor peternakan. Ia menyebut terdapat ayam yang mati akibat kondisi kemarau, yang kemudian berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga komoditas pangan di pasar.
“Kekeringan saat ini banyak petani kita yang kesulitan bercocok tanam hingga produksi turun,” ujarnya.
Susana meminta perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Sanggau.
Pemerintah daerah menargetkan pengendalian harga tersebut dapat dirasakan masyarakat di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau.
“Ini membutuhkan sinergisitas kita semua untuk menjaga stabilitas harga sembako agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Susana.
(Butun)
