SINGKAWANG, ZONA Kalbar – Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang membatalkan dan menghentikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada pemberian gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) Tahun Anggaran 2026 menuai kritik. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., mempertanyakan dasar hukum kebijakan tersebut sekaligus konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya Surat Edaran Wali Kota Singkawang Nomor 900.1.1.4/1227BD-02.AD/2026 tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP sebesar 50 persen pada gaji ke-13 ASN.
Kebijakan tersebut juga memicu keresahan di kalangan ASN, terutama pegawai tingkat bawah. Bahkan, muncul ancaman aksi demonstrasi hingga mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah daerah.
Herman menilai persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai langkah penghematan anggaran. Menurut dia, kebijakan tersebut harus diuji dari aspek kepastian hukum, keadilan administratif, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta tanggung jawab pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan ASN.
Ia mempertanyakan dasar hukum pembatalan pembayaran TPP apabila hak tersebut sebelumnya telah ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dan ketentuan resmi.
“Ini adalah wujud nyata dari kebijakan yang tidak sensitif dan cenderung sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan pejabat pemerintahan wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan keadilan,” kata Herman, Senin, 16 November 2026.
Ia menilai pembatalan kebijakan setelah ASN menaruh harapan terhadap penerimaan TPP sejak Juni 2026 berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai dasar hukum dan pertimbangan administratif yang jelas.
Herman juga mengingatkan bahwa surat edaran pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan administratif atau beleidsregel. Kedudukannya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak semestinya digunakan untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Menurut dia, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sejumlah prinsip AUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Karena itu, setiap keputusan kepala daerah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak yang terkena kebijakan.
Selain persoalan dasar hukum, Herman mempertanyakan konsistensi alasan efisiensi anggaran yang digunakan Pemerintah Kota Singkawang untuk membatalkan pembayaran TPP ke-13 ASN.
Ia menyoroti informasi mengenai anggaran perjalanan dinas pejabat yang disebut mencapai Rp10,8 miliar. Menurut Herman, besaran belanja tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama ketika pemerintah daerah pada saat bersamaan mengambil kebijakan yang berdampak terhadap penghasilan aparatur.
“Jangan berlindung di balik dalih efisiensi anggaran jika kenyataannya anggaran perjalanan dinas pejabat yang mencapai Rp10,8 miliar tetap dibiarkan gemuk dan tidak tersentuh pemangkasan. Itu bukan efisiensi, melainkan ketidakadilan fiskal,” ujarnya.
Herman mengingatkan, efisiensi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mengevaluasi setiap pos belanja berdasarkan urgensi, manfaat, dan kepentingannya bagi masyarakat.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya ketentuan mengenai batas belanja pegawai daerah paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD, dengan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan bagi daerah yang masih melampaui batas tersebut.
Selain itu, ia mengacu pada Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai dan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai ketentuan.
Namun, menurut Herman, ketentuan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 21, mengatur hak pegawai ASN atas penghargaan dan pengakuan, baik materiil maupun nonmateriil. Hak tersebut mencakup penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, serta bantuan hukum.
Polemik ini semakin menjadi perhatian setelah Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi wartawan mengenai pembatalan dan penghentian pembayaran TPP ke-13 ASN.
Herman menilai kepala daerah seharusnya memberikan penjelasan terbuka atas kebijakan yang menjadi tanggung jawab pemerintahannya.
Menurut dia, komunikasi publik diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa kebijakan efisiensi hanya dibebankan kepada pegawai tingkat bawah, sementara belanja operasional pejabat tidak dievaluasi secara proporsional.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa efisiensi hanya berlaku bagi pegawai kecil, sementara belanja pejabat justru tidak tersentuh evaluasi,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Kota Singkawang membuka informasi mengenai pertimbangan fiskal, dasar hukum, serta mekanisme pengambilan keputusan pembatalan TPP tersebut.
Herman mendesak Wali Kota Singkawang segera mengevaluasi dan meninjau kembali Surat Edaran tersebut apabila ditemukan pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dokumen penganggaran yang berlaku.
Ia menilai surat edaran patut diuji dari aspek kewenangan, substansi, dan prosedur penerbitannya.
Menurut Herman, surat edaran pada prinsipnya merupakan instrumen administratif yang bersifat internal dan instruktif. Instrumen tersebut tidak semestinya digunakan untuk menciptakan norma hukum baru atau mengurangi hak pegawai yang telah memiliki dasar hukum.
“Jangan sampai kebijakan kepala daerah justru menjadi sumber ketidakpastian bagi aparatur yang setiap hari menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum, bukan justru membuat pegawai berada dalam ketidakpastian mengenai kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, ASN yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Herman juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik terbuka di lingkungan birokrasi.
Menurut dia, ancaman demonstrasi hingga mogok kerja ASN seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian.
Jika pegawai yang selama ini menjalankan pelayanan publik justru harus turun ke jalan untuk memperjuangkan persoalan kesejahteraannya, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi kepemimpinan daerah.
Herman berharap Wali Kota Singkawang tidak menganggap persoalan TPP ke-13 sebagai kritik biasa. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memberikan penjelasan secara transparan sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk membebankan seluruh persoalan fiskal kepada pegawai kecil, sementara setiap rupiah belanja pejabat yang bersumber dari uang rakyat harus berani diuji manfaat dan pertanggungjawabannya,” kata Herman.
(Hamdani)





