Singkawang

TPP ASN Dibatalkan, Tjhai Chui Mie Disorot, Pegawai Ancam Demo dan Mogok Kerja

badge-check

TPP ASN Dibatalkan, Tjhai Chui Mie Disorot, Pegawai Ancam Demo dan Mogok Kerja Perbesar

SINGKAWANG, ZONA Kalbar – Kebijakan pembatalan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen dalam pemberian gaji ketiga belas aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Singkawang memicu kekecewaan. Sejumlah ASN tingkat bawah mempertanyakan alasan kebijakan tersebut, terutama di tengah alokasi anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah yang disebut mencapai Rp10,8 miliar.

Kekecewaan itu bahkan memunculkan ancaman demonstrasi hingga mogok kerja apabila pemerintah kota tidak memberikan kepastian mengenai pembayaran TPP ke-13 yang sebelumnya dinantikan sejak Juni 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900.1.1.4/1227BD-02.AD/2026 tertanggal 25 September 2026, yang mengatur pembatalan dan penghentian pembayaran TPP sebesar 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas ASN Tahun Anggaran 2026.

Seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan keresahan, terutama bagi pegawai golongan bawah yang mengandalkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut dia, pemerintah daerah semestinya tidak hanya berbicara mengenai efisiensi anggaran, tetapi juga mengevaluasi seluruh komponen belanja, termasuk pengeluaran untuk kepentingan pejabat.

“Kami juga punya keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi. Kalau memang keuangan daerah sedang mengalami kesulitan, mengapa efisiensi tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja pemerintah?” ujarnya, Minggu, 15 November 2026.

Persoalan semakin rumit karena sebagian ASN mengaku telah menggunakan dana pinjaman pada Mei 2026 dengan asumsi gaji ketiga belas dan TPP ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2026.

Namun, ketika mengajukan pembayaran pada Juni, mereka memperoleh informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa pembayaran TPP ke-13 ditunda hingga setelah perubahan anggaran.

“Sebagian ASN sudah menggunakan dana pinjaman dengan harapan pada Juni bisa menggantinya setelah gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dibayarkan. Sampai sekarang kami masih menaruh harapan terhadap pembayaran tersebut,” katanya.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, yang dinilainya belum memberikan kepastian mengenai nasib kesejahteraan pegawai.

Narasumber tersebut bahkan mempertanyakan apakah pimpinan daerah memahami kesulitan yang dialami ASN di tingkat bawah.

“Apakah Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, tidak berotak dalam memikirkan nasib kami sebagai ASN? Kami juga manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan tanggung jawab ekonomi,” ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan narasumber terhadap kebijakan pemerintah daerah. Adapun alasan dan pertimbangan pemerintah membatalkan pembayaran TPP tersebut masih memerlukan penjelasan resmi.

Selain mempertanyakan pembatalan TPP, ASN tersebut menyoroti anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Singkawang yang disebut mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Ia meminta pemerintah menjelaskan hasil konkret dari penggunaan anggaran tersebut. Menurut dia, perjalanan dinas semestinya menghasilkan manfaat yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif.

“Apa manfaat konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Singkawang? Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas, tetapi hasilnya hanya sebatas laporan kegiatan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban administratif,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah hasil perjalanan dinas benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program pembangunan.

Menurut dia, apabila pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, evaluasi belanja seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Pemangkasan anggaran, kata dia, jangan hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai tingkat bawah.

“Kalau pemerintah berani membatalkan TPP ke-13 dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kami juga ingin melihat keberanian yang sama dalam mengevaluasi seluruh belanja pejabat,” katanya.

ASN tersebut menilai pegawai di garis depan pelayanan publik selama ini dituntut bekerja disiplin, loyal, dan maksimal. Namun, ketika menyangkut kesejahteraan, mereka justru merasa tidak memperoleh kepastian.

Kekecewaan terhadap kebijakan tersebut memunculkan wacana aksi demonstrasi hingga mogok kerja dari kalangan ASN tingkat bawah.

Narasumber mengatakan pegawai memiliki batas kesabaran apabila pemerintah terus membiarkan persoalan pembayaran TPP ke-13 tanpa kejelasan.

“Kalau memang TPP ke-13 kami tidak dibayarkan, kami sebagai pegawai paling bawah juga punya batas kesabaran. Kami tidak menutup kemungkinan melakukan demonstrasi, bahkan mogok kerja sebagai bentuk protes untuk menuntut hak dan kepastian dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mendesak Pemerintah Kota Singkawang membuka ruang dialog dan menyampaikan keputusan secara transparan mengenai pembayaran TPP tersebut.

Menurut dia, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dijadikan alasan untuk memangkas tambahan penghasilan pegawai, tetapi juga harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh pengeluaran pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan pada Senin, 16 November 2026, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 15 November 2026.

Dari 15 pertanyaan yang telah disampaikan, terdapat empat persoalan utama yang membutuhkan penjelasan pemerintah daerah.

Pertama, siapa yang mengusulkan pembatalan pembayaran TPP tersebut? Apakah keputusan itu merupakan kebijakan langsung wali kota, hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), atau berdasarkan rekomendasi BPKAD?

Kedua, apakah pemerintah menjamin kebijakan pembatalan TPP tidak merugikan kesejahteraan ASN, khususnya pegawai golongan bawah yang setiap hari memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ketiga, apa hasil konkret dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat dari anggaran perjalanan dinas sekitar Rp10,8 miliar? Apakah pemerintah memiliki laporan evaluasi yang dapat diakses publik.

Keempat, apakah wali kota bersedia membuka rincian pertimbangan efisiensi anggaran, termasuk pos belanja yang dipangkas serta alasan TPP ASN menjadi salah satu komponen yang dibatalkan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab karena kebijakan anggaran daerah tidak hanya menyangkut urusan internal birokrasi. Penggunaan uang publik dan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan aparatur juga berkaitan dengan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Pemerintah Kota Singkawang kini dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembatalan TPP ke-13, kondisi kemampuan keuangan daerah, serta kepastian pembayaran yang masih dinantikan para ASN.

(Hamdani)

Penulis

  • ZONA Kalbar.id

    Zona Kalbar.id adalah media online yang menyajikan berita terkini dan terpercaya, segala informasi terkomfirmasi dengan jelas dan lugas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

TPP ke-13 ASN Dibatalkan, Herman Hofi Pertanyakan Efisiensi Anggaran Pemkot Singkawang

16 Nov 2026 - 14:19 WIB

TPP ke-13 ASN Dibatalkan, Herman Hofi Pertanyakan Efisiensi Anggaran Pemkot Singkawang

Rakyat Ditagih Pajak, Pejabat Singkawang Habiskan Rp10,85 Miliar untuk Perjalanan Dinas

7 Nov 2026 - 15:12 WIB

Rakyat Ditagih Pajak, Pejabat Singkawang Habiskan Rp10,85 Miliar untuk Perjalanan Dinas

Air Tak Mengalir, Abonemen Tetap Ditagih: DPRD Singkawang Desak Perumda Gunung Poteng Diaudit

4 Nov 2026 - 16:59 WIB

Air Tak Mengalir, Abonemen Tetap Ditagih: DPRD Singkawang Desak Perumda Gunung Poteng Diaudit

Turap Pasar Alianyang Ambruk, Alek Diminta Diperiksa, Pemprov Kalbar Ditantang Lapor Ke APH

3 Nov 2026 - 17:39 WIB

Turap Pasar Alianyang Ambruk, Alek Diminta Diperiksa, Pemprov Kalbar Ditantang Lapor Ke APH

Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam Singkawang, Dua Orang Positif Tes Urine

23 Okt 2026 - 16:41 WIB

Razia Narkoba di Tempat Hiburan Malam Singkawang, Dua Orang Positif Tes Urine
Trending di Singkawang