Pontianak, ZONA Kalbar.id — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menggeledah Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Senin pagi, 29 Desember 2025. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan minyak non-subsidi pada tahun anggaran 2020.
Penggeledahan berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 11.20 WIB di kantor yang berlokasi di Jalan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara. Sejumlah ruangan disisir penyidik, termasuk ruang pimpinan, bagian keuangan, serta unit pengadaan barang dan jasa.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengadaan minyak non-subsidi. Berkas-berkas itu dimasukkan ke dalam boks tersegel dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk kepentingan pembuktian.
Aktivitas perkantoran sempat terganggu selama proses penggeledahan berlangsung. Penyidik tampak keluar-masuk gedung utama sejak pagi hari dengan pengawalan ketat. Proses penggeledahan dilakukan secara tertutup dan dikawal aparat TNI.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya pengumpulan alat bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan minyak non-subsidi di lingkungan Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, mengatakan penyidik masih mendalami dokumen yang disita. “Apabila alat bukti telah mencukupi, penetapan tersangka akan dilakukan,” ujarnya.
Hingga kini, Kejati Kalbar belum mengungkap nilai kerugian negara maupun pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum. Penyidikan disebut masih berfokus pada penelusuran mekanisme pengadaan dan aliran anggaran dalam proyek tersebut.
Kasus ini menambah daftar penyidikan dugaan korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, yang selama ini jarang tersentuh penegakan hukum.
(*)
Penulis
