Kayong Utara, ZONA Kalbar.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kayong Utara mencium adanya kejanggalan dalam pengelolaan perkebunan oleh PT Kalimantan Agro Pusaka (KAP). Dugaan itu muncul setelah tim Pansus melakukan monitoring langsung ke wilayah operasional perusahaan di Kecamatan Teluk Batang dan Seponti, Jumat, 9 Mei 2025.
Wakil Ketua Pansus, Kamiriluddin, menyebut PT KAP diduga menjalankan praktik yang menyimpang dari aturan dan berpotensi menghindari kewajiban pajak. “Apa yang kami temukan ini sungguh tidak wajar. Diduga ada aktivitas yang lepas dari pungutan pajak, yang jelas merugikan potensi pendapatan daerah,” ujar Kamiriluddin kepada wartawan.
Politikus Golkar yang juga mantan jurnalis itu enggan merinci secara gamblang bentuk pelanggaran yang dimaksud. Namun ia menegaskan, indikasi tersebut cukup kuat dan akan ditindaklanjuti. “Kita akan rapat internal dan memanggil dinas terkait. Kami ingin tahu apakah mereka mengetahui praktik ini dan kenapa tidak ada tindakan,” katanya.
Kamiriluddin mengungkapkan, terdapat sekitar 4.400 hektare lahan yang dikelola PT KAP dengan pola yang dinilai menyimpang. “Bahkan Ketua Pansus dan Koordinator Pansus sampai mengeluarkan nada tinggi dalam rapat. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini,” ujarnya.
Pansus DPRD Kayong Utara yang dibentuk sejak April lalu terdiri dari 10 anggota lintas fraksi serta tiga unsur pimpinan DPRD. Tugas utamanya adalah mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024.
Pansus diberi tenggat waktu hingga 20 Mei untuk menyelesaikan tugas. “Kita jadwalkan finalisasi pada 19 Mei, dan bila tak ada kendala, rekomendasi akan disampaikan dalam rapat paripurna keesokan harinya,” pungkas Kamiriluddin. (ril)
Baca Juga: Hari keempat TMMD Kodim Sanggau Genjot Pengerjaan Jalan Desa Marita
