Sanggau, ZONA Kalbar.id — Antrean panjang kendaraan tampak mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Sanggau dalam beberapa hari terakhir. Warga terpaksa menunggu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul kelangkaan pasokan di tingkat kios pengecer.
Kondisi ini terjadi setelah adanya pembatasan pembelian Pertalite di SPBU, yang berdampak langsung pada berhentinya distribusi BBM ke kios-kios kecil di pinggir jalan. Padahal, selama ini kios BBM menjadi penopang utama kebutuhan bahan bakar masyarakat, terutama pengguna sepeda motor.
Situasi di lapangan menunjukkan, tiga SPBU yang beroperasi di Kota Sanggau kini menjadi tumpuan seluruh warga. Akibatnya, lonjakan permintaan tak terhindarkan dan memicu antrean panjang di hampir setiap waktu.
Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pihak Pertamina menyatakan stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Distribusi yang tersendat di tingkat pengecer justru menciptakan kelangkaan semu yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelum kebijakan pembatasan diberlakukan, masyarakat cenderung mengisi BBM di kios-kios terdekat sehingga tidak terjadi penumpukan di SPBU. Namun kini, seluruh kebutuhan terpusat di SPBU yang jumlahnya terbatas. Ketimpangan antara jumlah konsumen dan titik distribusi inilah yang memperparah antrean.
“Ibaratnya, dulu ada ratusan kios BBM yang membantu distribusi ke masyarakat. Sekarang semua warga hanya bergantung pada tiga SPBU, tentu saja antrean tidak terhindarkan,” ujar Joni, warga Sanggau yang ditemui saat mengantre di SPBU Bunut, Jumat (20/3).
Joni menilai kebijakan pengetatan pembelian BBM sebenarnya memiliki tujuan baik, yakni mencegah penimbunan dan penyalahgunaan. Namun, ia menilai penerapannya tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Menurut dia, pembatasan seharusnya difokuskan pada BBM jenis solar yang lebih rentan disalahgunakan untuk kepentingan industri atau aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin (PETI). Sementara Pertalite, kata dia, justru banyak digunakan oleh masyarakat kecil untuk kebutuhan harian.
“Kalau Pertalite dibatasi, dampaknya langsung ke masyarakat kecil. Kios-kios itu membeli untuk dijual kembali ke warga, bukan ke perusahaan. Jadi di mana letak kesalahannya?” ujarnya.
Dampak lain dari kebijakan ini mulai terasa dengan munculnya praktik penjualan BBM dengan harga tinggi di tingkat informal. Joni mengungkapkan, di tengah kelangkaan, ada warga yang menjual Pertalite hingga Rp25 ribu per liter jauh di atas harga resmi dan tetap dibeli oleh masyarakat karena kebutuhan mendesak.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tidak semata terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada kebijakan distribusi yang belum mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat di daerah.
Jika tidak segera dievaluasi, kondisi ini berpotensi memperpanjang antrean, memicu ekonomi biaya tinggi, serta membuka ruang bagi praktik-praktik penyimpangan di lapangan.
(Butun)
Penulis
