Kubu Raya, ZONA Kalbar.id — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Alberd Teddy Benhard Sianipar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat.
Pernyataan itu disampaikan Teddy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin, 24 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Menurut Teddy, pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Pencegahan membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dalam deteksi dini dan penanganan cepat ketika muncul titik api.
Polda Kalbar, kata dia, telah menjalankan sejumlah langkah pencegahan. Di antaranya sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan dan penyebaran pamflet, patroli, pemantauan melalui Command Center, hingga pemanfaatan drone untuk mendeteksi dan memonitor perkembangan titik api.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas.
Teddy juga meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran serta mematuhi ketentuan dalam kegiatan pembukaan lahan.
Imbauan itu dinilai penting karena Kalimantan Barat memasuki periode kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Dalam waktu dekat, Polda Kalbar juga akan mendapat tambahan personel melalui bantuan kendali operasi atau BKO Brimob Polri dari luar wilayah. Personel tersebut akan memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan penegasan agar seluruh unsur terus memperkuat kesiapsiagaan, deteksi dini, respons cepat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait karhutla.
Pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada TNI-Polri serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
Kolaborasi lintas lembaga, menurut Teddy, akan terus dilakukan agar potensi karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan tidak meluas.
(ril)
