Kubu Raya, ZONA Kalbar.id – Warga Desa Mekar Baru, Kabupaten Kubu Raya, mendesak pemerintah daerah segera turun langsung ke lapangan menyusul kondisi jalan yang kembali rusak meski belum genap satu tahun selesai diaspal. Di saat yang sama, persoalan sampah yang menggunung di sejumlah titik permukiman juga memicu keresahan warga.
Keluhan warga tertuju pada ruas jalan yang baru diperbaiki beberapa bulan lalu, namun kini lapisan aspalnya mulai mengelupas bahkan hilang di beberapa bagian. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua.
Selain itu, tumpukan sampah rumah tangga yang tidak segera diangkut disebut semakin memperburuk kualitas lingkungan. Warga khawatir kondisi tersebut dapat memicu gangguan kesehatan, terutama saat musim hujan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pelayanan publik.
Menurut Herman, pemerintah kabupaten harus segera melakukan inspeksi langsung untuk memastikan penyebab kerusakan jalan yang begitu cepat.
“Kerusakan jalan yang belum genap satu tahun setelah pengerjaan menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas proyek, pengawasan pelaksanaan, dan tanggung jawab penyedia jasa,” kata Herman, Senin (20/4/2026). Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.
Herman juga menyoroti persoalan sampah yang dinilainya mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan dasar pemerintah daerah.
“Masalah sampah adalah pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Jika dibiarkan menumpuk, ini bukan hanya persoalan estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat,” ujarnya. Pandangan tersebut sejalan dengan sikap kritis Herman dalam berbagai isu tata kelola publik di Kalimantan Barat.
Ia mendesak Pemkab Kubu Raya melalui dinas terkait untuk segera turun ke lapangan, mengecek kualitas pekerjaan jalan, serta memastikan sistem pengangkutan sampah berjalan normal.
“Jangan sampai pemerintah hanya menunggu keluhan viral di media sosial. Negara harus hadir lebih cepat sebelum persoalan kecil berubah menjadi krisis kepercayaan publik,” kata Herman. Berdasarkan sejumlah pernyataannya di berbagai isu publik, Herman kerap menegaskan pentingnya langkah cepat dan pengawasan terpadu oleh pemerintah daerah.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan infrastruktur dan kebersihan lingkungan tidak terus berlarut-larut.
(Rk)
