PONTIANAK, ZONA Kalbar — Besaran biaya pelunasan ibadah haji 2027 untuk jemaah asal Kalimantan Barat hingga kini belum ditetapkan. Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji yang akan menjadi dasar pelunasan jemaah.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pontianak, Muslimin, mengatakan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu penetapan besaran biaya dari pemerintah.
“Untuk pelunasan, kita masih menunggu informasi. Besarannya nanti mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah,” kata Muslimin, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut dia, angka sekitar Rp26 juta yang belakangan beredar di masyarakat belum dapat dijadikan patokan. Pemerintah masih menunggu keputusan resmi yang nantinya menjadi dasar penetapan biaya pelunasan.
“Angka yang beredar di media itu masih informasi awal. Kita menunggu keputusan resminya,” ujarnya.
Muslimin mengatakan pembahasan biaya haji dilakukan pemerintah pusat bersama DPR RI. Setelah keputusan ditetapkan, ketentuan tersebut akan diturunkan melalui embarkasi sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah dan jemaah.
Ia memperkirakan keputusan mengenai biaya tersebut dapat diketahui dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat.
Di tengah menunggu kepastian biaya, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pontianak mulai mendorong jemaah mempersiapkan sejumlah persyaratan administrasi.
Persiapan itu antara lain pengurusan paspor, biometrik, serta pemeriksaan kesehatan. Muslimin mengimbau jemaah tidak menunda proses tersebut agar persiapan keberangkatan dapat dilakukan lebih awal.
Menurut dia, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan sejak dini untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan.
“Kalau lebih awal melakukan pemeriksaan, kondisi kesehatan bisa diketahui sejak awal. Jadi kalau ada yang perlu ditangani, bisa dipersiapkan,” katanya.
Muslimin menyebut pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang berkaitan dengan proses pelunasan biaya haji.
Ia mengatakan pelayanan kepada jemaah akan terus dimaksimalkan sembari menunggu keputusan pemerintah mengenai besaran biaya haji 2027.
“Harapan kita pelayanan kepada jemaah bisa maksimal dan semua persiapan dapat dilakukan sebaik mungkin dalam rangka persiapan keberangkatan,” ujarnya.
Selain biaya pelunasan yang ditetapkan pemerintah pusat, terdapat komponen biaya lokal yang mekanismenya berbeda. Biaya tersebut nantinya berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah melalui keputusan gubernur.
Dengan demikian, jemaah Kalimantan Barat masih harus menunggu dua kepastian, yakni besaran biaya pelunasan yang ditetapkan pemerintah pusat dan komponen biaya lokal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
(ril)
