Singkawang, ZONA Kalbar.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Dalam rapat paripurna masa sidang ketiga di DPRD Kota Singkawang, Jumat, 28 November 2025, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait postur anggaran yang dinilai memberi tantangan baru bagi pelayanan publik, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
Fraksi NasDem menyoroti penurunan pendapatan daerah yang kini hanya sebesar Rp942,45 miliar. Angka itu turun sekitar Rp184,66 miliar atau 16,4 persen dari target awal Rp1,12 triliun.
“Penurunan terutama disebabkan anjloknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat,” ujar juru bicara Fraksi NasDem, Sumberanto Tjitra.
Pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan Rp804,87 miliar merosot menjadi Rp606,64 miliar atau berkurang 24,6 persen. Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tipis 4,2 persen menjadi Rp335,81 miliar. Kenaikan ini dinilai belum signifikan untuk menopang kebutuhan daerah.
Fraksi NasDem mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi pendapatan, termasuk melalui pembenahan sistem pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah agar tidak menjadi beban pasif.
Belanja daerah ikut terkoreksi menjadi Rp1,07 triliun atau turun 14,7 persen dibanding sebelum pembahasan. NasDem mengingatkan efisiensi jangan sampai mengurangi mutu layanan dasar.
“Anggaran harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Sumberanto.
Dalam sektor sosial, fraksi NasDem menekankan beberapa persoalan mendesak.
Angka stunting meningkat dari 20,1 persen menjadi 21,9 persen.
Sekitar 4.000 anak putus sekolah. Tingkat pengangguran terbuka masih 7,92 persen.
Kenakalan remaja, termasuk balap liar dan penyalahgunaan narkoba, dinilai makin marak.
“Masa depan generasi muda Singkawang dipertaruhkan apabila kebijakan hanya berhenti pada angka statistik,” ucap Sumberanto.
Perlunya pengelolaan kebersihan kota yang lebih berkelanjutan
Reboisasi di wilayah rawan bencana. Penertiban galian C di Gunung Pasir Panjang yang dianggap meresahkan warga
Selain itu, rencana tambahan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar dinilai perlu kehati-hatian. Pasalnya, Singkawang masih menanggung cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang nilainya sekitar Rp200 miliar.
“Kebijakan pinjaman harus untuk program produktif yang mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Sumberanto.
Penetapan APBD 2026 kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan dan nota kesepakatan untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Hamdani)
Penulis
