Jakarta, ZONA Kalbar.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengangkat kisah Agus Salim sebagai pelajaran moral dalam kepemimpinan saat melantik 22 pejabat baru Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Rabu pagi (9/7/2025), di Graha Pengayoman, Jakarta.
Dengan mengutip semboyan dalam bahasa Belanda “leiden is lijden”—memimpin adalah menderita—Wamenkum mengingatkan bahwa jabatan bukanlah kemewahan, melainkan amanah yang menuntut pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan.
“Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Ia bertugas mengayomi, bukan menyalahkan,” ujar Edward, yang akrab disapa Eddy. Dalam pidatonya, ia mengulas pemikiran tokoh diplomat dan mantan Menteri Luar Negeri, Agus Salim, sebagai inspirasi kepemimpinan.
Eddy menyebut, gaya hidup bersahaja Agus Salim dan kemampuannya menguasai sembilan bahasa asing tanpa pendidikan formal adalah cerminan integritas sejati seorang pemimpin. “Beliau menjalankan kepemimpinan dengan nurani, tanpa pamrih,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy mengisahkan perbincangannya dengan almarhum Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman. Ketika ditanya kepada siapa ia merasa paling nyaman bekerja, Muladi menyebut Presiden Soeharto. Bukan karena kekuasaan, melainkan karena bentuk kepemimpinannya yang memikul tanggung jawab.
“Kalau ada gejolak, Presiden Soeharto bilang: ‘Itu bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawab saya sebagai pemimpin’,” tutur Eddy. “Itulah pemimpin yang melindungi. Yang kita butuhkan hari ini.”
Selain sebagai pelindung, kata Eddy, pemimpin juga dituntut menjadi teladan. “Keberhasilan kementerian ini tak bisa digerakkan satu dua orang saja, tapi oleh semua insan di dalamnya—dengan hati nurani, keikhlasan, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Dalam pelantikan ini, Eddy menekankan bahwa promosi dilakukan berdasarkan manajemen talenta, bukan kedekatan personal. Para pejabat yang dilantik rata-rata berada pada kategori boks delapan dan sembilan dalam matriks manajemen talenta, yang menunjukkan tingkat potensi dan kinerja tinggi.
“Kami memilih berdasarkan rekam jejak dan capaian kerja, bukan like and dislike,” tegas Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada itu.
Sebanyak 22 Pegawai Negeri Sipil yang dilantik akan menduduki posisi strategis di berbagai satuan kerja Kemenkum, baik di tingkat pusat maupun daerah. (ril)
Baca Juga: Imigrasi Sanggau Soroti Kawin Campur sebagai Modus TPPO dalam Rapat TIMPORA Sekadau
1 Komentar