Pontianak, ZONA Kalbar.id – Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kembali disorot dalam Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan HAM Kalimantan Barat 2025. Digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4), pertemuan ini menyoroti pentingnya penyelarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyatakan Rakor ini harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola hukum dan perluasan perlindungan HAM di wilayah perbatasan. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, percepatan layanan hukum, dan komitmen kabupaten/kota dalam melaporkan Aksi HAM. “Ini soal keseriusan kita menjaga konstitusi di tingkat lokal,” kata Krisantus.
Rakor diikuti 433 peserta dari berbagai unsur pemerintahan, termasuk kepala daerah, DPRD, hingga kementerian. Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda, menegaskan bahwa penyusunan regulasi harus sejalan dengan norma nasional. Ia juga menyinggung peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawasi pembentukan perda.
Sorotan utama lainnya adalah transformasi digital melalui aplikasi e-Harmonisasi yang dikembangkan Kemenkumham. Alexander Palti, Direktur Pengundangan, menekankan pentingnya digitalisasi dan penyusunan naskah akademik dalam setiap pembentukan regulasi lokal. “Kita harus hindari tumpang tindih aturan yang justru merugikan publik,” katanya.
Staf Ahli Kemenkumham Harniati turut mendorong pemenuhan HAM berbasis prinsip bisnis dan masyarakat adat, sejalan dengan Perpres No. 60/2023. Ia menyebut pelibatan akademisi dan digitalisasi sebagai kunci regulasi yang berkualitas.
Rakor ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Kemenkumham Kalbar dan pemerintah daerah se-Kalbar untuk memperkuat pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif dan terintegrasi. (ril)
Baca Juga: Wagub Kalbar Dorong Optimalisasi Pelayanan Hukum hingga ke Desa
1 Komentar