Pontianak, ZONA Kalbar.id — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan perombakan sejumlah jabatan strategis di awal 2026. Mutasi ini mencakup pejabat utama Polda hingga kapolres jajaran, sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja institusi.
Serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Senin, 5 Januari 2026. Rotasi tersebut merupakan tindak lanjut Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1781/XII/KEP/2025 tertanggal 15 Desember 2025.
Kapolda Kalbar menyatakan, mutasi merupakan mekanisme rutin organisasi untuk menjaga dinamika, sekaligus memastikan pembinaan karier dan adaptasi institusi terhadap tantangan keamanan yang terus berkembang.
“Pergeseran jabatan ini bertujuan menjaga ritme organisasi tetap sehat serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pipit.
Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain Karoops, Karo SDM, Kabid Keuangan, Kabidhumas, hingga Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Selain itu, jabatan Kapolresta Pontianak dan Kapolres Sekadau juga turut berganti.
Brigjen Pol Asep Saepudin yang sebelumnya menjabat Karoops Polda Kalbar dimutasi ke Bareskrim Polri. Posisi tersebut kini diisi Kombes Pol Marsdianto yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Sumatera Barat. Di bidang sumber daya manusia, Kombes Pol Bayu Dewantoro dipercaya menggantikan Kombes Pol Sugandi sebagai Karo SDM Polda Kalbar.
Pergantian juga terjadi di lini komunikasi publik. Kombes Pol Bambang Suharyono ditunjuk sebagai Kabidhumas Polda Kalbar menggantikan Kombes Pol Bayu Suseno yang dimutasi ke Divhumas Polri dalam rangka pendidikan pengembangan kompetensi.
Untuk tingkat kewilayahan, AKBP Endang Tri Purwanto diangkat sebagai Kapolresta Pontianak, sementara AKBP Andhika Wiratama dipercaya memimpin Polres Sekadau.
Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu Suseno, menilai rotasi ini sebagai langkah strategis untuk menjaga profesionalisme institusi. Menurut dia, pejabat baru diharapkan segera beradaptasi dan bekerja efektif sesuai tuntutan wilayah masing-masing.
“Mutasi adalah bagian dari pembinaan karier. Tantangannya adalah bagaimana pejabat baru mampu memperkuat soliditas internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Polda Kalbar menargetkan melalui penyegaran ini, kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan hukum dapat berjalan lebih presisi dan responsif di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
(ril)
