PONTIANAK, ZONA Kalbar – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengungkap 25 kasus dugaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026. Dalam rangkaian penindakan tersebut, polisi menetapkan 41 orang sebagai tersangka.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar menangani tujuh kasus dengan tujuh tersangka. Sementara 18 kasus lainnya diungkap oleh jajaran kepolisian resor dengan jumlah 34 tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Burhanuddin menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Bambang Suharyono dan jajaran penyidik.
Dari 25 kasus tersebut, polisi menyita emas dengan berat total 435,9 gram dan uang tunai sebesar Rp424.299.000. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan ilegal.
Penyelidikan polisi menemukan dua pola penambangan emas tanpa izin. Pertama, menggunakan cara tradisional dengan tenaga manusia dan peralatan sederhana. Kedua, menggunakan alat berat jenis ekskavator untuk menggali, membongkar, serta memindahkan material yang diduga mengandung emas.
Penggunaan alat berat tersebut berpotensi memperluas kerusakan lingkungan karena aktivitas penggalian dan pemindahan material dilakukan dalam skala lebih besar.
Polisi juga menemukan dugaan rantai perdagangan emas hasil PETI. Emas yang diperoleh penambang dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan untuk diperjualbelikan.
Dalam salah satu modus yang ditemukan, tersangka diduga membeli emas dari penambang ilegal melalui toko kelontong miliknya. Emas tersebut kemudian diolah dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Bambang Suharyono mengatakan penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada orang yang melakukan penambangan. Polisi juga membidik pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, hingga memperdagangkan hasil tambang tanpa izin.
“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin,” kata Bambang.
Ia mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin.
Adapun pihak yang diduga menampung, mengangkut, mengolah, dan menjual hasil tambang ilegal disangkakan melanggar Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.
Kedua ketentuan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam keterangan kepolisian, memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.
Polda Kalbar menyatakan akan melanjutkan penindakan terhadap praktik PETI di wilayah hukumnya. Namun, pengungkapan 25 kasus ini juga memperlihatkan bahwa persoalan tambang emas ilegal tidak berhenti pada aktivitas penggalian. Rantai penampungan dan perdagangan hasil tambang turut menjadi bagian yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
(ril)
