PONTIANAK, ZONA Kalbar – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengungkap 28 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam operasi penindakan yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 7 November 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 35 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar bersama satuan reserse kriminal di jajaran kepolisian daerah. Hasil penindakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Ditreskrimum Polda Kalbar, Senin, 9 November 2026.
Konferensi pers dipimpin Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar Komisaris Besar Bambang Suharyono, didampingi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Ajun Komisaris Besar Siswo Dwi Nugroho dan Kepala Subdirektorat 3 Ditreskrimum Ajun Komisaris Besar Rhemmi Bheladona.
Wakil Direktur Reskrimum Polda Kalbar Siswo Dwi Nugroho mengatakan, selama periode pengungkapan tersebut polisi menerima dan menindaklanjuti 28 laporan polisi. Dari penanganan perkara itu, sebanyak 35 orang diamankan sebagai tersangka.
Menurut dia, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan angka pencurian kendaraan bermotor sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat.
Meski demikian, kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aspek keamanan kendaraan, terutama ketika diparkir di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggal.
Kabidhumas Polda Kalbar Bambang Suharyono mengimbau pemilik kendaraan menggunakan kunci pengaman tambahan dan memastikan kendaraan diparkir di lokasi yang aman untuk mengurangi risiko pencurian.
Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak pidana. Laporan dapat disampaikan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.
Pengungkapan 28 perkara dengan 35 tersangka tersebut menjadi catatan penindakan kepolisian terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kalimantan Barat. Namun, upaya pencegahan tetap membutuhkan kewaspadaan masyarakat serta respons cepat aparat terhadap laporan tindak pidana.
(ril)
