PONTIANAK, ZONA Kalbar – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak mengakui masih menghadapi keterbatasan personel dan sarana pengamanan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap warga binaan. Saat ini, lapas tersebut dihuni 1.264 orang, sementara jumlah petugas pengamanan hanya sembilan orang.
Kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Ridha Ansari, mengatakan razia gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 30 Oktober 2026 merupakan bentuk sinergi antaraparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi dukungan pemerintah pusat terhadap satuan kerja pemasyarakatan di daerah yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
Menanggapi pemberitaan dan tanggapan masyarakat setelah razia gabungan, Ridha menegaskan bahwa keterbatasan personel maupun fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan atau membiarkan pelanggaran terjadi.
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan internal, terutama pada bidang pengamanan. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas, pelatihan teknis penggeledahan, serta penguatan prosedur pengawasan.
Lapas Pontianak juga menambah titik kamera pengawas atau CCTV untuk memperluas jangkauan pemantauan dan menekan potensi pelanggaran.
Selain itu, penggeledahan rutin dilakukan dua kali dalam sepekan sebagai langkah deteksi dini. Seluruh hasil penggeledahan dicatat dan didokumentasikan untuk bahan evaluasi pengawasan.
Ridha mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir petugas beberapa kali menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang, termasuk narkotika jenis sabu dan telepon seluler ilegal yang diduga hendak dimasukkan melalui jalur layanan kunjungan.
“Hal ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap setiap potensi gangguan keamanan terus dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan,” kata Ridha.
Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba maupun pelanggaran lain di dalam lapas. Menurut dia, pemberantasan barang terlarang harus disertai pengawasan konsisten, penegakan aturan, dan integritas petugas.
Terkait hasil razia gabungan pada 30 Oktober lalu, Lapas Pontianak menyatakan warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme Register F.
Adapun barang bukti dan temuan yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut diserahkan kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, sesuai kewenangannya.
Ridha mengapresiasi keterlibatan Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, BNN, serta unsur terkait lainnya dalam pelaksanaan razia tersebut.
“Kami mendukung penuh setiap langkah dan kegiatan kolaboratif dalam memberantas peredaran narkoba serta handphone ilegal di dalam lapas. Harapan kami, sinergi seperti ini terus diperkuat sehingga penyelenggaraan pemasyarakatan, khususnya di Lapas Pontianak, semakin bersih dari narkoba dan handphone ilegal,” ujarnya.
(ril)
