Ketapang, ZONA Kalbar.id – Polemik proyek pembangunan Pengaman Pantai Desa Kinjil, Pantai Pecal, Kabupaten Ketapang, memasuki babak baru. Setelah DPW Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat melayangkan surat konfirmasi terkait dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan proyek, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak membantah seluruh tudingan tersebut dan menegaskan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.
Sebelumnya, DPW P2MI Kalbar menyampaikan permohonan konfirmasi kepada BWSK I mengenai dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan, khususnya pada proses produksi kubus beton yang digunakan sebagai struktur pengaman pantai. Dalam surat tersebut, organisasi itu mempertanyakan apakah material telah memenuhi spesifikasi teknis, apakah proses penimbangan dilakukan sesuai prosedur, hingga bagaimana mekanisme pengendalian mutu diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
Menanggapi surat tersebut, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat, Rusly Efendi Hartono, melalui surat tertanggal Selasa 4 Agustus 2026, menyatakan seluruh tahapan pekerjaan telah memenuhi ketentuan kontrak.
Dalam surat tanggapannya, BWSK I menjelaskan bahwa bahan kubus beton yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Proses pencetakan dilakukan berdasarkan komposisi material yang sesuai spesifikasi, sementara hasil pemeriksaan lapangan disebut menunjukkan pekerjaan telah memenuhi ketentuan kontrak.
Selain itu, BWSK I menyebut pemeriksaan mutu kubus beton dilakukan oleh konsultan supervisi bersama pengawas balai di lapangan. Hasil uji laboratorium juga diklaim menunjukkan mutu beton telah sesuai dengan persyaratan kontrak.
BWSK I juga menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkelanjutan. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan ketidaksesuaian mutu, balai menyatakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan serta menerapkan sanksi kontraktual kepada penyedia jasa apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Meski demikian, jawaban tersebut belum sepenuhnya mengakhiri keraguan publik. Pasalnya, surat balasan BWSK I lebih banyak memuat kesimpulan bahwa pekerjaan telah sesuai kontrak, tanpa menyertakan secara terbuka data teknis seperti hasil uji laboratorium, nilai kuat tekan beton, maupun dokumen pengendalian mutu yang menjadi dasar pernyataan tersebut.
Di sisi lain, substansi surat P2MI menitikberatkan pada perlunya penjelasan rinci mengenai proses quality control agar dugaan wanprestasi dapat dijawab secara objektif.
Dalam proyek infrastruktur bernilai besar yang dibiayai negara, transparansi menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan terhadap dokumen teknis, hasil pengujian laboratorium, hingga mekanisme pengawasan dinilai dapat menjadi cara paling efektif untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus memastikan kualitas bangunan benar-benar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat informasi mengenai adanya pemeriksaan independen di luar mekanisme pengawasan internal BWSK I. Perkembangan lebih lanjut mengenai proyek Pengaman Pantai Pecal masih menjadi perhatian berbagai pihak mengingat fungsinya yang vital dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi.
(ril)
