PONTIANAK, ZONA Kalbar – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran ilegal dan perdagangan orang. Salah satu perkara melibatkan rencana pemberangkatan perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing.
Pengungkapan dua perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani, didampingi Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, Senin, 9 November 2026.
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Seorang tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di negara tersebut melalui jalur tidak resmi.
Aktivitas yang menjadi objek penyidikan itu berlokasi di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto Kilometer 12.
Dalam perkara ini, polisi menyita empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil, serta satu unit mobil minibus yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemberangkatan korban.
HB dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, perkara kedua mengarah pada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perkawinan lintas negara. Dua orang berinisial L dan LKS diduga terlibat dalam membawa seorang perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut.
Sebelum rencana keberangkatan, korban disebut telah menjalani proses pertunangan. Dalam proses itu, terdapat pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar senilai Rp30 juta.
Polisi menyebut lokasi yang berkaitan dengan perkara kedua berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio Kilometer 17, Kabupaten Kubu Raya.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain uang tunai 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, satu cincin emas, satu gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan rute Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.
Kedua perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kerentanan masyarakat terhadap praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan dugaan perdagangan orang dengan modus perkawinan lintas negara.
Dalam konferensi pers tersebut, Polda Kalbar juga melibatkan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan pihak Imigrasi. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memperkuat penanganan korban sekaligus mencegah keberangkatan warga melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono mengatakan pengungkapan dua perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal dan perdagangan orang.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian,” kata Bambang.
Polda Kalbar menyatakan akan terus meningkatkan penegakan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait. Perlindungan terhadap perempuan dan calon pekerja migran menjadi salah satu perhatian dalam upaya mencegah praktik perdagangan orang.
Masyarakat juga diingatkan untuk memastikan legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan maupun mengurus perkawinan lintas negara, termasuk dokumen perjalanan dan keimigrasian, sebelum mengambil keputusan.
(ril)
