Pontianak, ZONA Kalbar.id – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak menindaklanjuti kasus keracunan massal yang terjadi belakangan ini. Organisasi itu mempertanyakan akar persoalan dari program makanan yang berujung pada kejadian tersebut.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, menyatakan perlunya kejelasan mengenai kendala utama dalam pelaksanaan program. “Perlu ada kejelasan, apakah ini terkait kualitas makanan, proses pengadaan, atau bahkan pelaksanaannya yang tidak melibatkan tenaga profesional,” ujarnya di Pontianak, Rabu 25 September 2024.
Gusti Eddy menduga ada kemungkinan praktik yang tidak tepat dalam program tersebut. “Apakah karena membeli makanan yang berkualitas rendah, atau diserahkan kepada pihak yang bukan ahlinya demi mendapat keuntungan lebih? Atau bahkan ada banyak pertanyaan lainnya,” tegasnya.
Ia menekankan, jika investigasi menemukan unsur kesengajaan, hal itu harus diproses secara hukum. “APH jangan jadi penonton dan jadi pendengar saja. Kalau ada unsur pidananya, harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Gusti Eddy.
BPM Kalbar berharap langkah konkret segera diambil oleh pihak berwajib. Tindakan ini dinilai penting untuk meredam keresahan masyarakat dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. (Butun)
