Ketua DPRD Sanggau Desak PDAM Transparan Soal Penggunaan Modal Rp20 Miliar

Sanggau, ZONA Kalbar.id – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas PDAM sebelum mengajukan tambahan penyertaan modal senilai Rp54 miliar. Menurutnya, perusahaan daerah itu harus terlebih dahulu mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyertaan modal sebelumnya sebesar Rp20 miliar.

“Di tengah efisiensi anggaran yang luar biasa, PDAM kembali mengajukan Rp54 miliar. Kami di DPRD tetap harus mempertimbangkan secara hati-hati setiap usulan tersebut,” ujar Hengki, Minggu (19/10).

WA Telp

Ia menekankan, penggunaan dana tahap pertama harus dijelaskan secara rinci sebelum ada tambahan modal baru. “Harus jelas dulu, berapa dan untuk apa saja uang Rp20 miliar itu digunakan. Kalau itu tidak bisa dijelaskan, kenapa harus minta lagi?” katanya.

Hengki menyebut, DPRD akan bersikap selektif karena dana tersebut berasal dari keuangan daerah. Ia meminta PDAM siap diaudit dan membuka seluruh data penggunaan dana. “Karena ini uang rakyat, maka pengelolaannya harus transparan. Misalnya, beli ini, tambah jaringan itu semuanya harus dijelaskan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai audit oleh Inspektorat perlu dilakukan agar publik mendapatkan kejelasan dan tidak muncul kecurigaan. “Supaya masyarakat tidak bertanya-tanya terus tentang penyertaan modal. Kalau memang tidak ada masalah, tidak perlu takut diaudit,” ucapnya.

Hengki juga mengingatkan bahwa PDAM tidak boleh terus bergantung pada dana daerah. Menurutnya, sebagai penyedia layanan dasar, PDAM memang berhak mendapat dukungan pemerintah, namun juga harus menunjukkan kinerja yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. “Masyarakat juga membayar sambungan baru, tidak gratis. Jadi, pertanggungjawaban penggunaan dana publik menjadi hal mutlak,” katanya.

Terkait pengajuan tambahan Rp54 miliar, Hengki menilai saat ini bukan waktu yang tepat. “Untuk situasi saat ini, saya rasa memang tidak pas, karena kita sedang dalam masa efisiensi. Pertanggungjawabkan dulu penggunaan Rp20 miliar itu secara terbuka, baru boleh bicara pengajuan tambahan,” tegasnya. (Butun)