Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Fungsional di Bidang Hukum yang melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum se-Kalimantan Barat. Acara yang berlangsung di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (22/5) ini menjadi momentum penting bagi penguatan sistem regulasi daerah.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si., dalam sambutannya menekankan peran strategis pejabat fungsional dalam menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sesuai asas legalitas, tetapi juga berpihak pada keadilan masyarakat.
“Di tengah kompleksitas tantangan hukum, pejabat fungsional hukum harus mampu menjadi penopang penyusunan regulasi yang responsif dan berkeadilan,” ujar Krisantus.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Gusti Ayu Putu Suwardani; Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora; dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Dra. Eva Gantini. Hadir pula para Kepala BKPSDM, Kepala Biro Hukum, serta pejabat fungsional hukum dari kabupaten/kota se-Kalbar.
Dalam sesi diskusi, Gusti Ayu Putu menyoroti pentingnya uji kompetensi berbasis nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan mendesak akan penyelarasan jabatan fungsional hukum, khususnya antara Analis Hukum dan Perancang Peraturan. Peserta juga antusias menyampaikan persoalan pelaksanaan diklat dan kebutuhan formasi jabatan di daerah.
Kegiatan ini melahirkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain. Nota kesepahaman antara Pemprov Kalbar dan Kemenkum RI untuk penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi. Evaluasi kelas jabatan Analis Hukum agar setara dengan Perancang PerUU.
Advokasi penyusunan formasi jabatan fungsional hukum di kabupaten/kota. Rencana pertemuan antara Menteri Hukum dan kepala daerah guna menyinkronkan kebijakan hukum nasional dan daerah. Optimalisasi peran Kanwil Kemenkum dalam edukasi dan diseminasi regulasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa keberhasilan pembaruan hukum sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah.
“Dengan penguatan kapasitas ini, kami berharap produk hukum di Kalbar akan semakin berkualitas, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan rekomendasi yang menegaskan pentingnya tata kelola hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berakar pada nilai konstitusi dan Pancasila. (Butun)
Baca Juga: Solidaritas Lintas Etnis: Pemuda Batak Bersatu Kalbar Dukung Penuh Pekan Gawai Dayak ke-39
