SANGGAU, ZONA Kalbar — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, telah menerbitkan lebih dari 500 sertifikat halal untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Oktober 2026. Capaian tersebut meningkat sekitar 70–80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Madrais, mengatakan peningkatan itu didukung edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sejumlah instansi terkait.
“Untuk bulan Oktober 2026 ini kita berada di atas lima ratus sertifikat halal yang ada di Kabupaten Sanggau. Alhamdulillah, mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” kata Madrais, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Madrais, pendampingan sertifikasi halal melibatkan IAIN Palangkaraya dan IAIN Pontianak. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung proses sertifikasi produk UMKM.
Kemenag Sanggau juga berkolaborasi dengan penyuluh agama, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperluas edukasi kepada pelaku usaha.
Meski jumlah sertifikat terus bertambah, Madrais mengakui pihaknya belum memiliki angka pasti mengenai total UMKM yang sudah maupun belum mengantongi sertifikat halal. Pendataan masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi.
Karena itu, Kemenag Sanggau mendorong pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar segera mendaftarkan produknya dan mengikuti pendampingan yang tersedia.
“Kami mengimbau dan mengharapkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan usahanya atau UMKM-nya, sehingga nanti kami membantu pendampingan dalam prosesnya,” ujar Madrais.
Ia mengatakan edukasi dan kolaborasi akan terus diperkuat, terutama untuk meningkatkan jangkauan pendampingan di tingkat kecamatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM sekaligus memperkuat aspek legalitas dan daya saing produk di pasar. Namun, perluasan sertifikasi masih membutuhkan pendataan yang lebih akurat dan pendampingan berkelanjutan agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses layanan tersebut.
(Butun)
