Pontianak, ZONA Kalbar.id — PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional V memberikan klarifikasi atas isu dugaan ketidaksesuaian harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rimba Belian, Kabupaten Sanggau.
Perusahaan menegaskan bahwa mekanisme pembelian TBS selama ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, prinsip transparansi, serta mempertimbangkan kualitas aktual buah yang diterima di tingkat pabrik.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya keluhan mengenai selisih harga antara ketetapan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalimantan Barat sebesar Rp 3.827,54 per kilogram dengan harga penerimaan di PKS yang disebut berada di angka Rp 3.110 per kilogram.
Menurut PTPN IV Regional V, perbedaan tersebut tidak bisa dipandang sebagai ketidaksesuaian semata, melainkan harus dilihat dari status kemitraan petani serta kualitas TBS yang masuk ke pabrik.
Perusahaan menjelaskan, harga yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1376/DISBUNAK/2025 berlaku penuh bagi petani yang tergabung dalam kemitraan resmi, seperti koperasi unit desa (KUD) atau kelompok tani mitra yang memiliki ikatan kerja sama dengan perusahaan.
Sementara itu, TBS yang berasal dari petani swadaya mandiri atau pihak ketiga di luar skema kemitraan resmi, seperti loading ramp dan tengkulak, dibeli berdasarkan mekanisme harga pasar di pintu pabrik atau gate price.
“Harga tersebut bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan harga crude palm oil (CPO) global,” demikian penjelasan perusahaan dalam hak jawabnya, Rabu, 22 April 2026.
Selain faktor kemitraan, perusahaan juga menyoroti aspek kualitas buah sebagai penentu harga akhir.
Harga acuan pemerintah, menurut perusahaan, didasarkan pada asumsi buah dalam kondisi standar normal. Di lapangan, nilai TBS sangat ditentukan oleh hasil sortasi, mulai dari tingkat kematangan buah, persentase brondolan, hingga kandungan sampah atau kotoran.
Faktor-faktor itu memengaruhi rendemen minyak yang dihasilkan pabrik, sehingga harga riil di tingkat PKS dapat berbeda meskipun berasal dari kelompok umur tanaman yang sama.
General Manager Distrik Petani Mitra PTPN IV Regional V, Arry Asnawi, mengatakan perusahaan tetap berkomitmen menjaga transparansi dan objektivitas dalam penetapan harga.
“Penerapan harga beli di PKS kami sepenuhnya transparan dan objektif. Jika buah yang masuk berasal dari lembaga mitra binaan dan memenuhi standar rendemen, kami pasti membayarnya sesuai ketetapan Disbunnak,” kata Arry.
Namun, untuk buah yang berasal dari luar kemitraan resmi, menurut dia, terdapat sejumlah faktor teknis serta panjangnya rantai pasok yang turut memengaruhi pembentukan harga di lapangan.
PTPN IV Regional V juga menyatakan terus mendorong petani swadaya agar bergabung ke dalam kelembagaan resmi atau koperasi mitra guna memperoleh kepastian harga sesuai regulasi pemerintah.
Perusahaan menilai panjangnya rantai distribusi melalui tengkulak masih menjadi salah satu persoalan utama yang menyebabkan harga di tingkat petani berkurang.
Selain pembelian TBS, perusahaan mengklaim aktif menjalankan program peningkatan kesejahteraan petani melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta pendampingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Pada 2026, PTPN IV Regional V menargetkan pendampingan PSR seluas 4.800 hektare di sejumlah wilayah operasional di Kalimantan Barat.
Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menjadi mitra strategis bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit.
(ril)
