SANGGAU, ZONA Kalbar.id — Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mempertanyakan kepada pemerintah pusat alasan daerah itu tidak tercantum dalam daftar penerima hibah penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun anggaran 2026.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan Kabupaten Sanggau membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sekadau, Rabu, 16 September 2026.
“Dalam list itu Sanggau tidak dapat bantuan. Padahal Sanggau sudah dua kali menetapkan status tanggap darurat,” kata Susana, yang juga menjabat Komandan Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Sanggau.
Menurut Susana, posisi Sanggau sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia turut membuat penanganan karhutla memiliki dimensi yang lebih luas. Ia berharap perhatian pemerintah pusat terhadap Sanggau dapat disamakan dengan daerah lain di Kalimantan Barat yang menerima bantuan.
Susana meminta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau segera menyurati Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB, dan Gubernur Kalimantan Barat. Surat itu dimaksudkan untuk mempertanyakan alasan Sanggau tidak masuk dalam daftar penerima hibah sekaligus mengusulkan kebutuhan penanganan karhutla.
“Saya minta kepada BPBD segera mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan dalam menangani Karhutla di Kabupaten Sanggau,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut mengusulkan kebutuhan penanganan karhutla Sanggau kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang dimuat dalam berita tersebut, bantuan Presiden untuk daerah terdampak karhutla di Kalimantan Barat dibagi berdasarkan tingkat dampak.
Kabupaten Sintang dan Melawi disebut menerima bantuan masing-masing Rp10 miliar untuk kategori sedang. Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang masuk kategori parah dengan bantuan masing-masing Rp15 miliar.
Adapun Kota Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang tercantum sebagai penerima hibah kategori sangat parah, masing-masing Rp20 miliar.
Sanggau tidak tercantum dalam daftar tersebut. Pemerintah daerah menyatakan telah dua kali menetapkan status tanggap darurat karhutla.
(Butun)
