Mempawah, ZONA Kalbar.id — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya pembenahan layanan pertanahan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepercayaan publik saat kunjungan kerja ke Kantor BPN Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (10/1/2026).
Dalam pengarahan kepada jajaran BPN daerah, Ossy menyoroti masih kuatnya keluhan masyarakat terkait lambannya pengurusan tanah, tumpang tindih sertifikat, hingga persoalan sengketa lahan. Ia menekankan bahwa reformasi layanan pertanahan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk aparat kewilayahan.
“Pelayanan pertanahan harus menjadi solusi, bukan sumber persoalan baru bagi masyarakat. Kepastian hukum dan transparansi harus menjadi prioritas utama,” kata Ossy.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 1201/Mempawah Letkol Czi Ali Isnaini. Kehadiran unsur TNI, menurut Ossy, penting dalam menjaga stabilitas wilayah agar program strategis pertanahan dapat berjalan tanpa gangguan, terutama di daerah yang rawan konflik agraria.
Letkol Ali Isnaini menyatakan Kodim 1201/Mempawah siap mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, khususnya dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif bagi pelayanan publik. Ia menilai tertib administrasi pertanahan beririsan langsung dengan stabilitas sosial di daerah.
“Masalah tanah sering menjadi pemicu konflik. Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar pelayanan berjalan tertib dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian persoalan pertanahan melalui peningkatan kualitas layanan, penataan data, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah. Kunjungan Wamen ATR/BPN ke Mempawah menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan tersebut diterapkan hingga ke tingkat kabupaten, bukan sekadar berhenti di tataran administratif.
(ril)
