Mempawah, ZONA Kalbar.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah menilai temuan 28 kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Mempawah sepanjang Januari hingga Juni 2026 harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Organisasi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak hanya menonjolkan capaian skrining, tetapi juga mengevaluasi efektivitas program pencegahan yang telah dijalankan.
Ketua Umum HMI Cabang Mempawah, Abdul Rohman, mengatakan pelaksanaan skrining terhadap 3.660 orang oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Diskes PPKB) Mempawah patut diapresiasi. Namun, menurut dia, ditemukannya 28 kasus baru menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam upaya edukasi, pencegahan, dan pengendalian penularan HIV.
“Hasil skrining bukan hanya angka keberhasilan menemukan kasus, tetapi juga menjadi cermin bahwa masih ada persoalan yang harus segera dibenahi. Pemerintah jangan berhenti pada publikasi data, tetapi juga perlu menjelaskan mengapa kasus baru masih ditemukan serta langkah konkret yang akan ditempuh untuk menekan penularan,” kata Abdul Rohman, Minggu (19/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu membuka tren kasus HIV dalam beberapa tahun terakhir agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Menurutnya, transparansi data menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan program penanggulangan HIV.
HMI juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap jangkauan edukasi kesehatan, keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta koordinasi lintas sektor dalam pencegahan HIV. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, kata Abdul Rohman, program penanggulangan berisiko hanya menjadi pemenuhan administrasi tanpa menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Selain itu, HMI mengingatkan agar penanganan HIV tidak dilakukan dengan pendekatan yang memunculkan stigma terhadap kelompok tertentu. Upaya pemerintah, menurutnya, harus diarahkan pada penguatan edukasi, perluasan akses pemeriksaan sukarela, pendampingan bagi orang dengan HIV, serta menjamin ketersediaan terapi antiretroviral (ARV).
“Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika menemukan kasus. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat terpapar melalui edukasi yang masif, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada upaya pencegahan,” ujarnya.
HMI berharap temuan puluhan kasus baru HIV tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Organisasi itu menilai keberhasilan penanggulangan HIV seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya pemeriksaan yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan angka infeksi baru, memperluas edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membangun kepercayaan masyarakat untuk melakukan deteksi dini tanpa rasa takut maupun stigma.
(ril)
