Kubu Raya, ZONA Kalbar.id — Rapat audiensi antara Komisi 3 DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan perwakilan warga Komplek Kota Raya terkait persoalan infrastruktur jalan dan drainase belum menghasilkan keputusan konkret. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kubu Raya, Selasa, 3 Februari 2026, itu hanya berujung pada rencana penjadwalan ulang audiensi lanjutan.
Sejumlah instansi diundang dalam rapat tersebut, antara lain Dinas PUPR, perwakilan Cipta Karya, serta beberapa pengembang perumahan di kawasan Kota Raya. Namun, sejumlah pihak yang dinilai memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan kebijakan tidak hadir. Kondisi itu dinilai menghambat lahirnya kepastian bagi masyarakat, khususnya terkait status dan penanganan jalan utama di kawasan tersebut.
Anggota DPRD Kubu Raya, Bagus Prasetyo, menyatakan rapat kali ini belum bersifat final. Ia menyebutkan Komisi DPRD masih harus menyesuaikan agenda dengan sejumlah dinas terkait sehingga audiensi lanjutan baru akan dijadwalkan kemudian.
“Kami belum bisa mengambil keputusan karena belum semua pihak yang seharusnya hadir datang. Padahal, mereka yang absen itu justru memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian kebijakan,” ujar Bagus.
Meski demikian, Bagus menyebut ada komitmen awal dari salah satu pengembang, PT Kalma Putra Selupa, yang dipimpin Mansur, untuk melakukan perbaikan jalan di kawasan Kota Raya. Perbaikan tersebut diupayakan dapat diselesaikan sebelum Lebaran, meski detail teknis seperti lokasi dan panjang jalan yang akan diperbaiki belum dibahas.
Menurut Bagus, keterbatasan anggaran daerah turut menjadi kendala percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan anggaran daerah terdampak pemotongan dana transfer dari pusat hingga ratusan miliar rupiah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa bergerak cepat tanpa dukungan pihak lain.
“Keuangan daerah sedang tidak ideal. Dari pusat saja terjadi pemotongan sekitar Rp377 miliar. Karena itu, keterlibatan pengembang menjadi salah satu harapan,” katanya.
Terkait status jalan, Bagus menilai secara prinsip jalan di kawasan perumahan semestinya telah menjadi aset pemerintah daerah setelah proses serah terima dari pengembang. Namun, dalam praktiknya masih ada pengembang yang melakukan perbaikan secara mandiri, baik menggunakan dana sendiri maupun melalui skema pendanaan lain.
Dalam rapat tersebut tercatat empat pengembang hadir. Sementara pengembang lain yang beroperasi di kawasan Kota Raya belum seluruhnya menyatakan sikap.
Sementara itu, Koordinator Forum Komplek Kota Raya, Efendi, menilai audiensi kali ini belum menjawab kebutuhan utama warga. Ia menekankan bahwa persoalan yang paling mendesak adalah kondisi jalan utama Komplek Kota Raya yang menjadi jalur aktivitas logistik dan angkutan barang dengan intensitas tinggi.
“Yang kami persoalkan itu jalan utama, bukan seluruh jalan di dalam komplek. Jalan ini dipakai untuk aktivitas produksi dan angkutan, bebannya tinggi,” kata Efendi.
Efendi juga menyayangkan ketidakhadiran pemerintah desa dalam audiensi tersebut. Menurut dia, absennya kepala desa membuat sejumlah persoalan strategis tidak bisa dibahas tuntas, termasuk minimnya sosialisasi terhadap pembangunan dan aktivitas usaha di sekitar kawasan permukiman.
“Kami berharap pemerintah desa hadir agar bisa duduk satu meja. Banyak aktivitas pembangunan yang berjalan tanpa sosialisasi yang jelas kepada warga,” ujarnya.
Forum warga juga mempertanyakan dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar, termasuk penggunaan jalan oleh kendaraan berat serta minimnya pelibatan tenaga kerja lokal. Mereka berharap ke depan setiap rencana pembangunan dibahas secara terbuka bersama warga untuk meminimalkan dampak sosial.
Hingga audiensi ditutup, DPRD Kubu Raya belum menetapkan jadwal pasti untuk pertemuan lanjutan. Warga Kota Raya masih menunggu kepastian kebijakan terkait perbaikan jalan utama yang telah lama dikeluhkan.
(ril)
