BENGKAYANG, ZONA Kalbar – Kualitas proyek pengaspalan jalan poros di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan–Kubu Kilawit, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Jalan yang menelan anggaran Rp9,9 miliar itu dilaporkan mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.
Keluhan warga mengenai kondisi jalan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah bagian permukaan aspal terlihat mengelupas dan berlubang. Bahkan, berdasarkan informasi dan dokumentasi yang beredar, lapisan aspal di beberapa titik disebut dapat dikorek menggunakan tangan kosong.
Proyek dengan nilai kontrak Rp9.903.863.952 itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Dharma Putra Tunggal.
Kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat itu memunculkan pertanyaan mengenai kualitas material, metode pelaksanaan pekerjaan, serta efektivitas pengawasan proyek.
Sorotan juga mengarah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang serta konsultan supervisi PT Nikedo Arditomo Konsultan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, Minggu (15/11/2026), menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Menurut dia, pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang negara harus memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak. Karena itu, kerusakan yang terjadi sebelum waktunya perlu ditelusuri secara objektif dan transparan.
Herman berpandangan, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif penyelesaian pekerjaan. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik jalan menjadi penting untuk memastikan apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
Ia juga menilai fungsi pengawasan PPK dan konsultan supervisi perlu dievaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan ketentuan kontrak.
Untuk memastikan penyebab kerusakan, diperlukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh, termasuk pengujian laboratorium terhadap material dan ketebalan lapisan aspal. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah kerusakan disebabkan persoalan teknis, kualitas material, metode pengerjaan, atau faktor lainnya.
Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi maupun indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, pemerintah harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, masyarakat berhak memperoleh penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran hampir Rp10 miliar tersebut, termasuk hasil pemeriksaan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Hingga berita ini disusun, penyebab kerusakan jalan tersebut belum dapat dipastikan. Diperlukan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, PPK, CV Dharma Putra Tunggal, serta PT Nikedo Arditomo Konsultan agar persoalan ini mendapat penjelasan berimbang.
Uang negara yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur semestinya menghasilkan jalan berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru memunculkan persoalan kualitas pekerjaan dalam waktu singkat.
(Red)
