Pontianak, ZONA Kalbar.id — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II Tahun 2026 di Kota Pontianak, Rabu, 28 Januari 2026. Forum ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus momentum merumuskan arah baru dunia angkutan barang di tengah tekanan regulasi dan meningkatnya biaya operasional.
Musda dihadiri pengurus pusat APTRINDO, perwakilan DPD dan DPC dari berbagai daerah, unsur pemerintah daerah, kepolisian, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta pelaku usaha transportasi dan logistik. Selain menyusun program kerja, agenda utama Musda adalah memilih kepengurusan baru APTRINDO Kalbar.
Ketua Panitia Musda II APTRINDO Kalbar, Andi Muhammad, menyatakan Musda tidak sekadar menjalankan amanat organisasi. Ia menyebut forum tersebut sebagai ruang memperkuat sinergi antar pengusaha angkutan dalam menghadapi tantangan dunia logistik yang semakin kompleks. “Mulai dari regulasi, persoalan operasional, hingga dinamika ekonomi. Dengan kebersamaan, APTRINDO diharapkan mampu membangun sistem transportasi logistik yang tangguh,” kata Andi.
Ia juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Total dana yang terkumpul tercatat sebesar Rp156,12 juta, dengan realisasi penggunaan Rp129,7 juta. Andi mengapresiasi dukungan panitia dan sponsor yang memungkinkan Musda II terselenggara sesuai rencana.
Ketua APTRINDO Kalbar, Amin, menyoroti tekanan yang dihadapi pelaku usaha angkutan barang, mulai dari kenaikan harga suku cadang, persoalan bahan bakar minyak, hingga tuntutan keselamatan jalan. Menurut dia, Musda harus menjadi momentum lahirnya kepemimpinan yang berani dan adaptif. “APTRINDO harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan angkutan barang di daerah,” ujarnya.
Dari unsur pengurus pusat APTRINDO, ditegaskan bahwa sektor transportasi merupakan tulang punggung distribusi logistik nasional. Tantangan ke depan, kata perwakilan pengurus pusat, tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga tuntutan digitalisasi armada dan pengambilan kebijakan berbasis data. “Ke depan, data akan menjadi kunci. Organisasi harus siap beradaptasi dengan sistem transportasi modern,” ujarnya, seraya menyinggung agenda nasional pengendalian over dimension over loading (ODOL).
Perwakilan KSOP Pontianak menekankan pentingnya keterpaduan antara pelabuhan dan angkutan truk. Kelancaran bongkar muat dan distribusi barang, menurut dia, sangat bergantung pada keandalan armada, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan. KSOP juga memperkenalkan rencana penerapan database truk terintegrasi secara nasional untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional di pelabuhan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan angkutan barang merupakan urat nadi perekonomian daerah. Kota Pontianak, kata dia, sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik sebagai kota jasa dan perdagangan. Meski masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tata ruang untuk angkutan berat, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap.
Musda II APTRINDO Kalbar 2026 diharapkan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah pengusaha angkutan barang sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Kepengurusan baru dituntut mampu membawa perubahan nyata di tengah tuntutan efisiensi, keselamatan, dan daya saing sektor transportasi logistik.
(ril)
Penulis
