Pontianak, ZONA Kalbar.id —Gubernur Kalimantan Barat menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kalbar. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ruang Kerja Gubernur, Selasa, 10 Desember 2025.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala BPJN Kalbar Candra Syah Parmance, Kepala BWS Kalimantan I M. Tahid, Kepala Balai PPBK Kalbar M. Yoza Habibie, Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Harry Setiawan, serta Kepala SNVT Prasarana Strategis Kalimantan Syarif Hidayat. Gubernur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Anthonius Rawing, Kadis PUPR Zulkarnain, Kepala Bappeda Linda Purnama, Kadishub Hermanus, dan sejumlah pejabat teknis.
Pembahasan dimulai dari laporan Asisten I mengenai perkembangan kajian penerapan jalur satu arah (one way) di Sungai Raya Dalam, kawasan yang menjadi perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Hasil kajian menunjukkan perlunya pembangunan lima u-turn sepanjang tiga kilometer.
“Persoalannya adalah siapa yang membangun u-turn tersebut,” ujar Asisten I. Ia menjelaskan, usulan bisa diajukan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), namun harus jelas pemerintah daerah mana yang menjadi pengusul sesuai status aset jalan.
Gubernur sempat mengusulkan agar Pontianak dan Kubu Raya berbagi tanggung jawab. Namun BPJN menegaskan secara administrasi cukup satu daerah yang mengajukan. Gubernur pun mengarahkan Dinas Perhubungan Provinsi untuk memfasilitasi kesepakatan teknis sehingga satu daerah dapat menjadi pengusul tunggal, termasuk mengurus rekomendasi teknis ke BWS Kalimantan I.
Masing-masing balai kemudian memaparkan rencana pembangunan yang akan dijalankan di Kalbar. BPJN menyebut pembangunan Jembatan Kapuas 3 sebagai proyek utama yang akan terkoneksi dengan outer ring road dan jaringan jalan tol Pontianak–Kijing–Singkawang.
BWS Kalimantan I menyiapkan pembangunan turap di Sungai Berembang, sekitar tiga kilometer dari lokasi Jembatan Kapuas 3.
Balai Cipta Karya memaparkan rencana pembangunan sumber air baku di Penempat dan mendorong Pemprov mendirikan PAM regional sebagai operator.
Sementara itu, SNVT Prasarana Strategis akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat, dapur MBG, serta menunggu finalisasi perizinan lokasi dari pemerintah provinsi. Balai Lelang juga melaporkan progres pelelangan berbagai paket strategis nasional di Kalbar.
Menanggapi seluruh paparan, Gubernur menyatakan dukungan penuh. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih teratur antara Pemprov dan seluruh balai PUPR yang berada di bawah BPJN.
Usulan rapat koordinasi triwulanan langsung disetujui. “Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kepala Balai setiap tiga bulan akan dikomandoi oleh Bappeda Kalbar,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur kembali menekankan percepatan tiga proyek strategis nasional: Jembatan Tol 3 yang terhubung ke Outer Ring Road, Jalan Tol Pontianak–Kijing–Singkawang, serta pembangunan trotoar dari Bandara Supadio hingga Simpang Sungai Raya Dalam.
(ril)
Penulis
