Pengamat: PKS Nakal Harus Dicabut Izinnya, Wagub Kalbar Mulai Sidak

Pontianak, ZONA Kalbar.id – Langkah Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) dinilai sebagai upaya penting untuk mengawasi tata niaga tandan buah segar (TBS) serta melindungi kepentingan petani sawit di Kalimantan Barat.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai sidak tersebut merupakan langkah yang tepat di tengah banyaknya keluhan petani mengenai dugaan permainan harga TBS di tingkat pabrik.

“Langkah yang diambil Wakil Gubernur Kalbar patut diapresiasi. Ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi menyangkut perlindungan hak-hak petani yang selama ini menjadi penopang utama sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat,” kata Herman, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Herman, praktik penetapan harga yang tidak transparan diduga masih terjadi di sejumlah PKS. Petani, baik petani mandiri maupun petani plasma, disebut kerap berada pada posisi tawar yang lemah ketika menjual hasil panennya.

Ia mengatakan perusahaan sering menggunakan alasan kualitas buah sebagai dasar menurunkan harga beli TBS. Namun, penilaian tersebut dinilai masih dilakukan secara sepihak dan tidak selalu didukung mekanisme pengujian yang terbuka.

Selain itu, Herman juga menyoroti adanya dugaan potongan rendemen yang dinilai berlebihan hingga antrean panjang kendaraan pengangkut buah yang membuat petani terpaksa menerima harga lebih rendah agar hasil panennya tidak membusuk.

“Situasi seperti ini membuat petani tidak memiliki banyak pilihan. Dalam kondisi buah harus segera diolah, posisi tawar mereka menjadi sangat lemah,” ujarnya.

Herman menilai sidak yang dilakukan secara mendadak dapat mempersempit ruang bagi praktik manipulasi di lapangan. Kehadiran pemerintah secara langsung, menurut dia, memungkinkan proses pengawasan dilakukan terhadap mekanisme penerimaan TBS, penimbangan, hingga penetapan harga di tingkat pabrik.

Ia juga menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya tertuju kepada petani plasma, tetapi juga petani mandiri yang selama ini lebih rentan terhadap praktik pembelian dengan harga di bawah ketentuan.

“Petani mandiri sering kali tidak memiliki hubungan kemitraan dengan PKS sehingga bergantung pada loading ramp atau tengkulak. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah dirugikan apabila terjadi permainan harga,” katanya.

Karena itu, Herman meminta hasil sidak tidak berhenti pada kegiatan pengawasan semata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menurut dia, perlu menindaklanjuti setiap temuan dengan langkah hukum dan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.

“Sidak harus menghasilkan perbaikan tata kelola. Jika terbukti ada PKS yang melanggar ketentuan, sanksi administratif hingga pencabutan izin harus dipertimbangkan agar memberikan efek jera dan menciptakan keadilan bagi petani,” ujar Herman.

Ia berharap langkah pemerintah daerah tersebut dapat menjadi momentum memperbaiki tata niaga TBS di Kalimantan Barat sehingga mekanisme pembelian buah sawit berlangsung lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh petani.

(Red)