Mempawah, ZONA Kalbar.id — Persoalan infrastruktur dasar dan kebutuhan sektor perikanan menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, H. Agus Sudarmansyah, S.IPem., M.Si., saat menggelar reses di sejumlah desa di Kabupaten Mempawah, termasuk di rumah Kediaman Maman Suratman di RT. 01 RW. 01 Dusun Melayu Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Kamis (2/7/2006)
Dalam agenda reses yang berlangsung selama dua hari itu, Agus mengunjungi enam titik di beberapa kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, mayoritas usulan yang diterima masih berkaitan dengan pembangunan jalan serta dukungan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
“Persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, warga juga banyak menyampaikan aspirasi terkait sektor perikanan, seperti alat tangkap dan pengelolaan hasil perikanan karena sebagian besar wilayah yang saya kunjungi merupakan daerah pesisir,” kata Agus.
Di Desa Penibung, pemerintah desa menyerahkan sejumlah proposal yang memuat berbagai kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut antara lain pembangunan tiga ruas jalan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih, serta bibit kelapa sawit untuk kelompok tani.
Seluruh aspirasi yang diterima, kata Agus, akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebelum dibahas bersama pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan kemampuan anggaran daerah.
“Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Semua usulan akan diperjuangkan, tetapi tentu harus mengikuti aturan dan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Agus mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan terbesar dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas terhadap program yang dianggap paling mendesak.
Ia mencontohkan, dana transfer ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun ini mengalami keterbatasan sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi lebih sempit.
“Kalau anggarannya tersedia tentu tidak ada alasan untuk menolak usulan masyarakat. Persoalannya sekarang kemampuan keuangan daerah masih terbatas, sehingga kita harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensinya,” katanya.
Meski demikian, Agus memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan tetap diperjuangkan dalam pembahasan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara bertahap dan merata.
“Kalau pun belum semuanya bisa direalisasikan, setidaknya usulan yang paling mendesak akan menjadi prioritas. Komitmen kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat secara adil sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Agus.
Kepala Desa Penibung, Evi Junita, berharap alokasi dana desa dapat kembali stabil sehingga berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan.
Ia juga menaruh harapan besar terhadap usulan yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, pemerintah desa berharap seluruh program yang diusulkan dapat memperoleh dukungan dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
(ril)
