Sanggau, ZONA Kalbar.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Drs. Aswin Khatib, menegaskan bahwa tidak ada dana pemerintah yang sengaja disimpan atau mengendap di kas daerah. Menurutnya, seluruh pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran kas.
“Saya yakin pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak ada menyimpan dana itu. Semua pendapatan daerah disalurkan ke kas daerah melalui Bank Kalbar, dan dana tersebut berproses sesuai rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan,” ujar Aswin, Selasa (21/10).
Ia menjelaskan, proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan kegiatan yang telah dijadwalkan. Karena itu, dana yang terlihat belum terserap bukan berarti mengendap, melainkan masih menunggu proses administrasi dan realisasi program.
“OPD tidak pernah menyimpan dana di bendahara. Dana itu tetap berada di kas daerah dan baru dicairkan sesuai mekanisme SPF dan SP2AD,” kata Aswin.
Lebih lanjut, Aswin menilai dinamika serapan anggaran di daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang berjalan normal. Ia juga menyinggung adanya persepsi keliru yang menyamakan kondisi kas daerah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau konteksnya APBN, itu berbeda. Contohnya dana MBG yang ditarik pemerintah pusat karena dinilai tidak akan terserap hingga akhir tahun. Tapi di tingkat daerah, penyerapan anggaran sudah terjadwal dan berimbang antara pendapatan dan belanja,” jelasnya.
Aswin memastikan kondisi keuangan Kabupaten Sanggau hingga saat ini masih dalam posisi aman dan terkendali. Ia menambahkan, sebagian besar kegiatan fisik memang mulai berjalan efektif pada triwulan ketiga hingga keempat, seiring proses lelang dan tahapan teknis lainnya.
“Tidak ada keterlambatan yang bersifat klasik. Proses belanja dan pencairan mengikuti tahapan yang sudah diatur, dan hingga kini semuanya masih on the track,” ujar Aswin.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa percepatan belanja daerah tetap menjadi fokus pemerintah kabupaten, terutama untuk mendukung serapan anggaran nasional yang efisien dan tepat sasaran. (Butun)
