Sanggau ZONA Kalbar.id –
Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Perizinan di Kantor Bupati Sanggau, Selasa (4/2). Dalam forum ini, Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengawasan perizinan.
Suherman menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan perizinan. Menurutnya, sistem perizinan yang tertib akan mendukung pembangunan daerah sekaligus meminimalisasi potensi pelanggaran.
“Kami ingin memastikan pengawasan perizinan berjalan sesuai regulasi tanpa menghambat masyarakat dan pelaku usaha. Tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat,” ujar Suherman.
Dalam rakor tersebut, berbagai tantangan dalam pengawasan perizinan turut dibahas, mulai dari penyalahgunaan izin hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga memberikan pemaparan mengenai potensi korupsi dalam sistem perizinan daerah.
Komisioner KPK menyoroti masih adanya indikasi korupsi di sektor perizinan, baik dalam bentuk suap, pungutan liar, maupun penyalahgunaan wewenang oleh aparatur.
“Perizinan masih menjadi sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Penguatan pengawasan menjadi kunci agar tidak ada celah bagi oknum bermain dalam proses ini,” tegasnya.
Kesepakatan yang tertuang dalam MoU diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab Sanggau dan Forkopimda dalam mewujudkan sistem perizinan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Acara berlangsung kondusif dan ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepahaman yang menjadi landasan kerja sama ke depan. (Butun).
