SANGGAU, ZONA Kalbar – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, ST, mengusulkan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau untuk membantu mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Skema kolaborasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dinilai dapat menjadi alternatif di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hendrikus mengatakan, berdasarkan data dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sanggau, tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 29,922 persen dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yakni lebih dari 900 kilometer.
Artinya, masih terdapat sekitar 700 kilometer jalan dalam kondisi rusak, mulai dari rusak sedang, rusak ringan hingga rusak berat.
Menurut dia, mengandalkan pengaspalan untuk seluruh ruas jalan tersebut bukan pilihan realistis jika hanya bertumpu pada kemampuan APBD.
“Dengan kondisi APBD kita yang terbatas, kalau seluruh jalan yang rusak sekitar 700 kilometer itu mau diaspal, kita membutuhkan anggaran kurang lebih Rp2,1 triliun,” kata Hendrikus, Selasa, 10 November 2026.
Ia memperkirakan, jika pemerintah daerah mampu mengalokasikan Rp100 miliar setiap tahun khusus untuk pengaspalan, penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu sekitar 21 tahun. Perhitungan itu pun belum memperhitungkan kerusakan pada ruas jalan yang sudah lebih dahulu dibangun.
Menurut Hendrikus, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan lain agar penanganan jalan tidak terus bergantung pada proyek pengaspalan yang membutuhkan biaya besar.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan melalui pemanfaatan sebagian dana CSR untuk pengadaan alat berat.
Ia menjelaskan, perusahaan tidak diminta menambah kewajiban dana CSR. Kontribusi dapat berasal dari alokasi CSR yang selama ini terbagi untuk berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, olahraga, sosial, keagamaan, dan infrastruktur.
“Misalnya dari dana CSR perusahaan sebesar Rp1 miliar, kita bisa berdiskusi agar sebagian, katakanlah Rp200 juta, dialokasikan untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan. Jika dilakukan bersama sejumlah perusahaan, dana tersebut bisa digunakan untuk pengadaan alat berat,” ujarnya.
Gagasan itu, kata dia, telah dibicarakan bersama sejumlah unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan Dandim.
Hasil pembahasan tersebut mengarah pada perlunya pembagian wilayah kerja atau zona pemeliharaan jalan agar penggunaan alat berat lebih efektif dan berkelanjutan.
Hendrikus mengusulkan lima zona penanganan jalan di Kabupaten Sanggau.
Zona pertama meliputi Kecamatan Toba, Tayan Hilir, dan Meliau, dengan penempatan alat berat di Tayan Hilir.
Zona kedua mencakup Kecamatan Batang Tarang, Tayan Hulu, dan Parindu, dengan pusat peralatan di Tayan Hulu.
Zona ketiga meliputi Kecamatan Kapuas, Mukok, dan Jangkang, dengan penempatan alat di Mukok.
Zona keempat mencakup Kecamatan Bonti, Kembayan, dan Noyan, dengan pusat peralatan di Kembayan.
Adapun zona kelima meliputi Kecamatan Beduai, Sekayam, dan Entikong, dengan penempatan alat berat di Sekayam.
Setiap zona direncanakan memiliki satu unit motor grader, satu unit vibro roller, satu unit ekskavator, serta tiga unit dump truck.
Untuk merealisasikan skema tersebut, Hendrikus memperkirakan kebutuhan anggaran pengadaan seluruh peralatan mencapai sekitar Rp40 miliar.
Dengan ketersediaan alat berat di masing-masing zona, pemeliharaan jalan diharapkan dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa harus menunggu penganggaran proyek perbaikan setiap tahun.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan material dari sumber kuari setempat untuk menekan biaya pekerjaan. Penggunaan material tersebut, menurut dia, perlu tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku.
“Target kita bukan langsung mengaspal seluruh jalan, tetapi membuat jalan-jalan yang rusak kembali fungsional dan bisa dilalui masyarakat dengan baik,” katanya.
Hendrikus memperkirakan, jika masing-masing zona mampu menangani sekitar 500 meter jalan per hari, secara keseluruhan lima zona dapat memperbaiki sekitar 2,5 kilometer setiap hari.
Dengan asumsi tersebut, penanganan 700 kilometer jalan secara teoritis membutuhkan sekitar 280 hari kerja. Namun, ia mengakui pelaksanaan di lapangan akan dipengaruhi cuaca, ketersediaan bahan bakar, kerusakan peralatan, serta kendala teknis lainnya.
Karena itu, ia memperkirakan program tersebut membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun agar seluruh ruas jalan dalam kategori rusak dapat ditangani hingga kembali fungsional.
Menurut Hendrikus, perbaikan jalan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, akses pelayanan kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok.
Ia mencontohkan, kondisi jalan yang buruk membuat biaya angkutan barang meningkat. Biaya transportasi yang semestinya sekitar Rp200 per kilogram, kata dia, dapat membengkak menjadi Rp500 hingga Rp600 per kilogram.
“Uang masyarakat banyak habis hanya untuk menanggung biaya transportasi akibat kondisi jalan yang rusak. Karena itu, infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Hendrikus mengatakan Bupati Sanggau telah merespons gagasan tersebut. DPRD bersama pemerintah daerah berencana mengundang perusahaan-perusahaan untuk membahas kemungkinan kerja sama melalui dana CSR.
Ia berharap pertemuan dengan perusahaan dapat dilaksanakan sebelum akhir 2026, dengan melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
Hendrikus menambahkan, gagasan penyediaan alat berat untuk pemeliharaan jalan juga menjadi tema tesis yang sedang disusunnya dalam pendidikan magister (S2). Kajian tersebut membahas formulasi kebijakan penyediaan alat berat sebagai model pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau.
Ia berharap konsep tersebut tidak hanya dapat diterapkan di Sanggau, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi kabupaten lain di Kalimantan Barat yang menghadapi persoalan serupa.
“Kami memohon dukungan masyarakat agar persoalan infrastruktur jalan ini terus menjadi perhatian bersama. Harapannya, gagasan ini bisa segera direalisasikan sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih baik,” kata Hendrikus.
(Butun)
