Sanggau, ZONA Kalbar.id — Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah intervensi yang lebih tajam dalam upaya percepatan penurunan stunting pada 2025. Dinas Kesehatan menegaskan akan memperkuat program berbasis keluarga berisiko tinggi melalui pemantauan gizi dan layanan kesehatan yang lebih aktif di lapangan.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) III yang digelar di Ruang Rapat Babai Cinga, Selasa (25/11/2025). Agenda ini menjadi forum evaluasi menyusul tren peningkatan kasus stunting di beberapa kecamatan sepanjang tahun berjalan.
Pelaksana tugas Kepala Bapperida yang juga Sekretaris TP3S Sanggau, Shopiar Juliansyah, menegaskan bahwa target penurunan stunting tidak boleh lagi bersifat administratif. “Intervensi harus menyentuh langsung akar masalah: kualitas gizi ibu hamil, pemenuhan ASI eksklusif, serta deteksi dini gagal tumbuh pada balita,” ujar Shopiar.
Dinas Kesehatan Sanggau akan memfokuskan langkah pada empat program utama:
Penguatan pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu dan kunjungan rumah berkala bagi balita dengan status gizi merah dan kuning.
Percepatan layanan untuk ibu hamil berisiko dengan pendampingan intensif oleh tenaga kesehatan hingga masa nifas.
Peningkatan edukasi gizi keluarga terutama pada wilayah dengan kasus berulang dan angka kemiskinan tinggi.
Integrasi validasi data dengan lintas sektor untuk memastikan sasaran intervensi tepat dan tidak tumpang tindih.
Menurut Dinkes, pendekatan baru ini menempatkan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di desa. “Kami tidak ingin program hanya berhenti di rapat,” kata salah satu pejabat Dinkes, “yang dibutuhkan adalah tindakan langsung, terutama bagi bayi dan ibu hamil yang rentan.”
Pemkab Sanggau menilai agenda ini penting untuk menjaga kualitas SDM daerah agar tetap sejalan dengan visi pembangunan Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan serta pencapaian indikator SDGs.
Rakor TP3S menjadi tahap awal konsolidasi. Evaluasi berkala akan dilakukan mulai triwulan pertama 2025 sebagai tolok ukur efektivitas program intervensi spesifik dan sensitif di lapangan. (Butun)
