Pontianak, ZONA Kalbar.id — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, menghadiri kegiatan PKBM Award Kalimantan Barat 2026 yang digelar Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Kalbar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Senin, 21 April 2026.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peresmian program penanganan anak putus sekolah berbasis pendidikan nonformal di Kalimantan Barat.
Acara ini dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, perwakilan BUMN dan BUMD, serta pengurus PKBM tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam agenda tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerima PKBM Award 2026 untuk kategori instansi peduli pendidikan nonformal. Pada kesempatan yang sama, Emilwan juga resmi ditunjuk sebagai bapak asuh PKBM Kalimantan Barat.
Penunjukan itu dinilai sebagai bentuk penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan masyarakat dalam menjawab persoalan anak putus sekolah yang masih menjadi tantangan sosial di daerah.
Dalam sambutannya, Emilwan menegaskan keterlibatan Kejaksaan dalam program tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik itu ada masa depan yang terancam. Jika tidak kita tangani secara serius, ini dapat menjadi masalah sosial yang lebih luas, bahkan berpotensi menjadi persoalan hukum di masa mendatang,” kata Emilwan.
Ia menilai penanganan anak putus sekolah harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya mengembalikan mereka ke jalur pendidikan, tetapi juga memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kita tidak cukup hanya bicara pendidikan kesetaraan. Mereka harus dibekali keterampilan kerja, soft skills, dan yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter serta kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.
Menurut Emilwan, PKBM harus diperkuat sebagai ujung tombak pendidikan nonformal, sekaligus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
“PKBM harus menjadi ruang transformasi sosial. Bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat lahirnya kemandirian dan daya saing generasi muda kita.”
Ia menegaskan amanah sebagai bapak asuh PKBM akan dijalankan secara serius dan berkelanjutan. Kejaksaan, kata dia, akan mendorong penguatan kelembagaan PKBM, memperluas jejaring dengan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan literasi hukum di masyarakat.
“Kejaksaan tidak ingin hanya hadir di hilir ketika masalah sudah terjadi. Kami ingin hadir di hulu, melakukan pencegahan. Karena persoalan sosial yang tidak ditangani sejak awal pada akhirnya akan bermuara pada persoalan hukum,” tuturnya.
PKBM Award 2026 menjadi ajang apresiasi bagi para penggiat pendidikan masyarakat sekaligus penguatan komitmen bersama untuk menekan angka anak putus sekolah di Kalimantan Barat.
Sinergi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan model penanganan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Emilwan mengajak seluruh pihak menjadikan program tersebut sebagai gerakan bersama.
“Tidak boleh ada satu pun anak Kalimantan Barat yang tertinggal dari akses pendidikan dan keterampilan. Kita harus ubah narasi anak putus sekolah menjadi anak yang bangkit, berdaya, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.
(Red)
