Pakar Hukum Kritik Konsep Sekolah Rakyat: Berisiko Timbulkan Diskriminasi Terselubung

Pontianak, ZONA Kalbar.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan publik. Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengimplementasikan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut.

Pemerintah Kota Pontianak sebelumnya menyatakan telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Kecamatan Pontianak Utara untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, Dr. Herman menilai bahwa landasan konseptual Sekolah Rakyat perlu ditinjau ulang secara kritis. Menurutnya, mendesain sebuah institusi pendidikan dengan segmentasi ekonomi tertentu justru berpotensi bertentangan dengan semangat pendidikan nasional yang inklusif.

“Kalau konsep dasarnya Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, itu bukan hanya tidak bijak, tetapi juga kontra produktif,” ujar Herman, Kamis, 10 April 2025.

Ia juga mempertanyakan mengapa program pendidikan ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Ini membuat bingung. Ketika fungsi pendidikan dijalankan oleh kementerian non-pendidikan, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Lebih jauh, Herman menggarisbawahi potensi terjadinya diskriminasi terselubung. Menurutnya, pemisahan institusi pendidikan berdasarkan latar belakang ekonomi dapat menciptakan degradasi sosial sejak usia dini. Anak-anak dari keluarga miskin akan bersekolah di institusi dengan fasilitas terbatas, sementara anak dari keluarga mampu mengakses sekolah unggulan dengan mutu pendidikan yang jauh lebih baik.

“Perbedaan kualitas pendidikan sejak dini akan menciptakan kesenjangan kemampuan dan memperkecil daya saing anak-anak dari kelompok ekonomi bawah. Ini berbahaya karena memperkuat lingkaran setan kemiskinan,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia mengingatkan bahwa sekolah-sekolah di Pontianak saat ini pun masih kekurangan guru dan tenaga nonkependidikan. Ia khawatir, jika program Sekolah Rakyat dijalankan tanpa perencanaan matang, justru akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah kota.

“Kalau formulasi kebijakannya tidak disusun melalui kajian yang komprehensif, justru bisa memperparah ketimpangan sosial dan memperbesar stigma negatif terhadap pendidikan kaum miskin,” katanya.

Herman menegaskan bahwa prinsip utama dalam kebijakan pendidikan bukan sekadar membuka akses, melainkan memastikan kesetaraan mutu. “Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil,” ujarnya.

Ia berharap agar Pemerintah Kota Pontianak tetap kritis dan selektif dalam mengadopsi program pusat, terutama jika berpotensi menjadi beban anggaran atau menciptakan masalah baru di level daerah.

Tim Redaksi ZONA Kalbar.id

Baca Juga: Inspektorat Bengkayang Dinilai Abaikan Laporan Warga Terkait Dugaan Korupsi Desa