Pontianak, ZONA Kalbar.id — Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kalimantan Barat menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD AKPERSI Kalbar, Syafarahman, dalam kegiatan “Ngopi Solidaritas” bertema Dukung Moral untuk Polri yang Presisi, Minggu, 15 Februari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah insan pers yang tergabung dalam AKPERSI Kalbar.
Syafarahman menilai posisi Polri di bawah Presiden mencerminkan kejelasan struktur dalam sistem pemerintahan presidensial. “Sebagai bagian dari cabang eksekutif, Polri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga garis komando dan akuntabilitas politik menjadi jelas,” ujarnya.
Menurut dia, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan garis komando. Kondisi itu, kata dia, bisa memengaruhi independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pers, AKPERSI Kalbar, lanjut Syafarahman, memandang profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi hubungan antara pers dan kepolisian. Stabilitas keamanan, menurut dia, menjadi prasyarat agar insan pers dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara aman dan independen.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir kegiatan, AKPERSI Kalbar menilai tantangan keamanan ke depan kian kompleks, mulai dari dinamika sosial hingga perkembangan teknologi informasi. Karena itu, dibutuhkan struktur kelembagaan yang solid dan tidak terfragmentasi.
“Menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden adalah langkah strategis untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan dan respons cepat terhadap situasi darurat,” kata Syafarahman.
Meski menyatakan dukungan, AKPERSI Kalbar menegaskan pentingnya pengawasan dan reformasi internal di tubuh Polri. Organisasi itu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan transparansi, serta perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia.
AKPERSI Kalbar menyatakan dukungan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas demokrasi, kepastian hukum, dan kepentingan bangsa.
(ril)
Penulis
