Pontianak, ZONA Kalbar.id — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis, 12 Februari 2026. Namun, di tengah klaim meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi penerapan reformasi birokrasi di level teknis.
Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam dua tahun terakhir mencapai sekitar 80 persen. Ia menilai capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan hukum.
“Kepercayaan publik ini harus dijaga dengan kerja nyata, bukan sekadar deklarasi,” ujarnya.
Pembangunan WBBM di lingkungan Kejati Kalbar diklaim difokuskan pada penguatan integritas aparatur, akuntabilitas kinerja, optimalisasi pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, reformasi birokrasi di institusi penegak hukum selama ini kerap diuji oleh persoalan klasik: potensi konflik kepentingan, lambannya penanganan perkara, serta efektivitas pengawasan internal. Tanpa indikator kinerja yang terukur dan transparansi yang dapat diakses publik, status WBBM berisiko berhenti pada tataran administratif.
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai, predikat WBBM seharusnya tercermin dalam perubahan konkret, seperti percepatan layanan, keterbukaan informasi perkara, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif dan independen.
Bagi Kejati Kalbar, pencanangan ini menjadi titik awal pembuktian. Konsistensi penegakan disiplin internal, pengawasan terhadap penanganan perkara strategis, serta transparansi dalam pelayanan publik akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen tersebut benar-benar dijalankan.
Reformasi birokrasi, pada akhirnya, tidak diukur dari seremoni pencanangan, melainkan dari seberapa jauh institusi mampu menjaga integritas dan menjawab harapan masyarakat pencari keadilan.
(Red)
Penulis
