Jakarta, ZONA Kalbar.id –
Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (IMIPAS) mencatat lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor imigrasi hingga mencapai Rp 8,3 triliun per 17 Oktober 2025. Angka tersebut naik 18,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai sekitar Rp 7 triliun.
Peningkatan ini disebut sebagai hasil dari efisiensi layanan, penguatan sistem digital, serta peningkatan integritas internal aparatur imigrasi. “Peningkatan penerimaan negara ini adalah hasil dari sinergi antara pelayanan yang semakin efisien, penegakan hukum keimigrasian yang semakin tegas, serta penguatan disiplin dan integritas internal pegawai,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/10).
Menurut Yuldi, kenaikan penerimaan negara tidak hanya berasal dari layanan langsung seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari hasil inovasi di sektor digitalisasi pelayanan. “Transformasi digital melalui platform izin tinggal online dan golden visa memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi waktu dan transparansi penerimaan negara,” katanya.
Selain pencapaian finansial, Kementerian IMIPAS juga menerima sejumlah penghargaan nasional. Di antaranya Anugerah Humas Indonesia 2025 untuk program Imigrasi Menjaga Negeri dan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari KemenPANRB untuk penerapan layanan digital.
Kementerian menegaskan akan terus menjaga momentum positif ini dengan memperkuat pengawasan internal dan mengembangkan sistem digital yang berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa peningkatan PNBP diikuti peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat,” ujar Yuldi.
Pertumbuhan PNBP sebesar 18,6 persen mencerminkan peningkatan performa kelembagaan setelah pemisahan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan transformasi digital dan pengelolaan penerimaan negara secara akuntabel. (Butun)
Penulis
